Akademisi dan DPR Ingatkan Indonesia Emas 2045 tak Cukup Bertumpu pada Teknologi

Dr. Ichmi Yani, M.Sosio,; Dr. Andi Achdian, M.Si; Dr. Jeanne N. Tedja, M.Kesos; Dr. Mary Ismowati, M.Si, Dr. Muhammad Najib Azca, MA; Hj. Himmatul Aliyah, M.Si; Prof. Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si; Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si; Prof. Dr. Aris Munandar, M.Si(Dok Istimewa)

WACANA menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan inovasi. Kalangan akademisi, peneliti, dan legislator mengingatkan penguatan pengetahuan sosial dan humaniora kudu menjadi bagian dari strategi nasional agar pembangunan bisa menciptakan kesejahteraan nan berkeadilan dan berkelanjutan.

Pesan tersebut mengemuka dalam Seminar dan Talkshow Nasional berjudul Peran Ilmu Sosial dan Humaniora Menuju Indonesia Emas 2045 nan digelar Program Studi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Nasional (Unas) bekerja sama dengan Komisi X DPR RI, Diktisaintek Berdampak, dan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) di Jakarta, Selasa (14/7).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan Indonesia telah mempunyai landasan norma memadai untuk memperkuat pengetahuan sosial dan humaniora, mulai dari Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi hingga Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Menurutnya, penguatan bagian itu juga sejalan dengan Asta Cita keempat pemerintah.

Ia menegaskan keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga ditentukan kualitas karakter, moral, integritas, dan budaya kerjasama masyarakat.

"Target ekonomi Indonesia Emas 2045 tidak bakal berarti tanpa fondasi karakter, moral, integritas, dan kerjasama nan menjadi ranah utama pengetahuan sosial dan humaniora," ujarnya.

Senada dengan itu, Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Najib Azca menilai arah pembangunan nasional tidak boleh hanya mengejar parameter teknokratis. Ia mengingatkan pentingnya memperkuat peran pengetahuan sosial dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Menurut Najib, terdapat empat langkah strategis nan perlu dilakukan, ialah menjadikan pengetahuan sosial dan humaniora sebagai arus utama dalam Peta Jalan Riset Nasional, menyetarakan pendanaan riset dengan bagian STEM, melibatkan peneliti sosial sejak tahap perumusan kebijakan, serta membangun kerjasama antara perguruan tinggi, BRIN dan legislatif.
Sementara itu, Wakil Rektor I Unas Prof Erna Ermawati Chotim menyoroti ketimpangan kebijakan pendidikan nan terlalu berorientasi pada bagian sains dan teknologi.

Ia menilai kekuasaan alokasi danasiwa untuk bagian STEM berpotensi memperlebar kekurangan sumber daya manusia di bagian sosial dan humaniora.

Karena itu, dia mengusulkan penyesuaian komposisi pendanaan riset, pengembangan kurikulum STEM nan dipadukan dengan humaniora, hingga penerapan Analisis Dampak Sosial-Budaya dalam setiap Proyek Strategis Nasional.
Ketua Umum APSSI periode 2026–2030 Tyas Retno Wulan juga mengingatkan Indonesia memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan penguatan aspek sosial. Ia memperkenalkan pendekatan SHAPE (Social Sciences, Humanities, Arts for People and Economy) sebagai mitra strategis STEM dalam mendukung pembangunan nasional.

Menurutnya, berkurangnya perhatian terhadap program studi sosial-humaniora dan menurunnya kuota danasiwa di bagian tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan tenaga ahli, khususnya sosiolog bergelar doktor, dalam satu hingga dua dasawarsa mendatang.

Para narasumber sepakat pengetahuan sosial dan humaniora kudu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap pengetahuan pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, transformasi ekonomi, digitalisasi, dan pembangunan prasarana dapat melangkah seiring penguatan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kohesi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Seminar nan menjadi bagian dari rangkaian Workshop Bina Talenta tersebut juga menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga riset, DPR, dan organisasi pekerjaan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan lebih inklusif dan berakibat luas bagi masyarakat. (H-2)