Anggaran Kurang Rp96 Triliun, Program 3 Juta Rumah Terancam Mandek?

1 bulan yang lalu 14

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebutuhan pendanaan untuk sektor perumahan nasional jauh lebih tinggi dari anggaran nan tersedia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyinggung besarnya kebutuhan ini tetap menjadi tantangan utama pemerintah dalam mengurangi backlog kepemilikan rumah.

"Backlog kita itu ada Rp96,08 triliun. Baru Program 3 Juta Rumah ini bisa kita kejar," kata Lasarus dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Ia mendorong pemerintah kudu komitmen dalam mengupayakan pengurangan nomor backlog perumahan tersebut.

"Mengupayakan pengurangan nomor backlog perumahan. Tentu ini sedang kita kerjakan termasuk dengan program BSPS dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola pemerintahan nan baik," kata Lasarus.

Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap kebutuhan anggaran nan sangat besar untuk mengejar sasaran Program 3 Juta Rumah pada 2027. Kebutuhan tersebut jauh melampaui pagu sugestif nan telah diberikan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan pagu sugestif kementerian saat ini sebesar Rp9,913 triliun. Anggaran tersebut dinilai belum bisa mendukung seluruh sasaran pembangunan nan telah ditetapkan.

"Rumah susun hanya Rp32,48 miliar nan hanya cukup untuk 10% dari MYC (kontrak tahun jamak). Kemudian BSPS pagu indikatifnya Rp8,9 triliun untuk sasaran sekitar 370 ribu unit," kata Didyk.

Kebutuhan anggaran kementerian secara keseluruhan mencapai Rp106 triliun. Dana tersebut diperlukan untuk menjalankan beragam program prioritas, mulai dari pembangunan rumah baru, pembaharuan rumah tidak layak huni, hingga rehabilitasi pascabencana.

Selain Program 3 Juta Rumah, kementerian juga kudu menyelesaikan pembangunan kediaman tetap pascabencana di Sumatra nan tetap memerlukan support anggaran cukup besar.

"Dengan kondisi tersebut kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan Rp106 triliun sehingga ada kekurangan alias backlog anggaran sebesar Rp96,086 triliun," ujar Didyk.

(dce)

Add