Banyak Sekolah Negeri Kekurangan Murid, Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi

KETUA DPR RI Puan Maharani.(Dok. Antara)

KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melalui kementerian mengenai untuk segera mengevaluasi dan menata ulang pelayanan pendidikan. Langkah ini merespons maraknya kejadian sekolah negeri nan kekurangan murid di sejumlah wilayah pada tahun aliran baru 2026/2027.

Puan menekankan pentingnya pemerintah memetakan penyebab kejadian tersebut secara mendalam sebelum mengambil langkah penanganan. Hal ini bermaksud agar kebijakan nan diputuskan sesuai dengan realitas dan kondisi di lapangan.

"Apakah memang ini merupakan indikasi umum nan terjadi secara nasional, alias memang hanya berupa kasuistik di beberapa daerah. Mengidentifikasi masalah diperlukan agar penanganannya sesuai dengan apa nan terjadi," ujar Puan di Jakarta, Rabu (15/7).

Menurut Puan, terdapat beragam aspek nan memicu minimnya peserta didik, antara lain penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan masyarakat alias migrasi, pengedaran sekolah nan tidak lagi sesuai dengan perkembangan permukiman, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa sekolah negeri.

Ia menilai pemerintah tidak bisa menerapkan kebijakan nan seragam di seluruh wilayah. Penanganan kudu mempertimbangkan karakter masing-masing wilayah demi menjamin kewenangan setiap anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.

Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah segera menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan. Peta ini kudu mengintegrasikan info jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapabilitas sekolah, jarak tempuh, hingga proyeksi masyarakat untuk minimal 10 tahun ke depan.

"Peta tersebut kudu menjadi dasar dalam menentukan sekolah nan perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah rujukan, digabungkan (merger), alias dipertahankan lantaran peran strategisnya," jelasnya.

Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kewenangan anak. Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan terakhir, pemerintah wajib memastikan kesiapan transportasi sekolah nan kondusif bagi siswa.

Fenomena krisis murid ini terpantau nyata di beberapa daerah. Di SD Negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah, sekolah dilaporkan hanya menerima tiga siswa baru pada tahun aliran 2026/2027. Sementara di Kabupaten Sleman, DIY, tercatat sekitar 60 sekolah tetap kekurangan siswa hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). (Ant/H-3)