DPRD Soroti Proyek Warning System untuk Banjir Milik Pemprov DKI

Ilustrasi(Dok Antara)

ANGGOTA Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, mempertanyakan keberadaan proyek warning system banjir nan disebut dibiayai melalui Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, meski utang tersebut tetap dibayarkan Pemprov DKI Jakarta, keberadaan maupun kegunaan sistem peringatan awal banjir itu belum terlihat jelas. 

Lukman menyoroti postur APBD DKI Jakarta nan tetap dibayangi pembiayaan melalui utang. Ia menilai, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penggunaan setiap pinjaman nan dilakukan.

"Persoalan utang ini kudu dijelaskan secara transparan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pemerintah terus berutang, tetapi tidak mengetahui secara pasti hasil dari penggunaan anggaran tersebut," kata Lukman melalui keterangannya, Rabu (15/7). 

Ia kemudian menyinggung pinjaman PEN nan salah satunya disebut digunakan untuk pengadaan warning system banjir dengan nilai sekitar Rp250 miliar. 

Menurutnya, hingga sekarang keberadaan maupun faedah sistem tersebut belum dapat diketahui secara jelas. 

"Pinjaman PEN itu salah satunya dipergunakan untuk warning system banjir. Tetapi sampai hari ini kami tidak tahu wujudnya di mana," ujarnya. 

Ia meminta pelaksana untuk memastikan pengelolaan finansial wilayah berjalan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, dia meminta pemerintah membuka seluruh info mengenai penggunaan biaya pinjaman tersebut. 

"Ini duit rakyat. Di forum Banggar kami mau APBD DKI Jakarta betul-betul transparan dan akuntabel. Jangan sampai anggaran digunakan tidak sebagaimana mestinya," ucapnya. 

Ia mendesak Inspektorat DKI Jakarta segera menyampaikan hasil pemeriksaan internal mengenai penggunaan anggaran pengadaan warning system banjir kepada Banggar DPRD. Ia menilai, laporan hasil audit krusial agar DPRD dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan nan berlaku.

"Saya minta Inspektorat segera menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Banggar. Kami mau memandang apakah secara internal sudah dilakukan pemeriksaan alias belum," katanya.

Selain audit internal, Lukmanul juga meminta abdi negara penegak norma ikut menelusuri penggunaan biaya pinjaman PEN andaikan ditemukan indikasi persoalan dalam pelaksanaannya. 

"Saya meminta abdi negara norma masuk untuk menyelidiki pinjaman PEN nan sampai hari ini utangnya tetap dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya. 

Menurut Lukman, pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi semakin krusial mengingat Pemprov DKI Jakarta berencana kembali memanfaatkan skema pembiayaan melalui obligasi wilayah dalam postur APBD mendatang. 

"Saya sebenarnya tidak setuju jika kita terus berutang. Jangan sampai kita bayar utang, tetapi peralatan nan dibiayai justru tidak jelas keberadaannya," tuturnya.

Ia berambisi pemerintah wilayah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai seluruh penggunaan biaya pinjaman, termasuk proyek warning system banjir, agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat maupun DPRD. 

"Yang paling menjadi perhatian saya adalah soal warning system banjir. Kalau memang ada persoalan, kenapa didiamkan? Ini kudu dijelaskan secara gamblang kepada publik," kata Lukmanul. (E-4)