Gubernur Koster Targetkan Bali Bebas Pembangkit Tenaga Fosil, PLTS Jadi Andalan

Gubernur Bali Wayan Koster(MI/Arnoldus Dhae)

GUBERNUR Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menjadikan Bali berdikari daya berbasis daya bersih dengan menghentikan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. 

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi strategi utama untuk mewujudkan sasaran Net Zero Emission (NZE) 2045, lima belas tahun lebih sigap dibandingkan sasaran nasional. Hal ini disampaikan Koster saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru Bali, Sanur, Denpasar nan berjalan selama dua hari sejak Selasa (14/7).

Menurut Koster, sebagai wilayah nan bertumpu pada sektor pariwisata, Bali memerlukan kualitas lingkungan nan baik serta sistem daya nan bersih, aman, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari penerapan Visi Pembangunan Daerah Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. 

“Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kami mempercepat pengembangan daya baru terbarukan, khususnya daya surya, memperluas penggunaan kendaraan listrik, mengembangkan pembangkit listrik berbasis daya bersih, serta membuka ruang investasi dan kerjasama di sektor daya hijau,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Bali kudu mempunyai kemandirian daya dengan memanfaatkan sumber daya nan tersedia di wilayah sendiri. Ke depan, pembangkit listrik di Bali diharapkan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil agar sumber pencemaran udara dapat dihilangkan sehingga kualitas udara tetap terjaga. 

"PLTS adalah pilihan terbaik lantaran sumber energinya berasal dari matahari. Saya mendorong pemanfaatan PLTS sebagai sumber daya masa depan Bali,” tegasnya.

Koster juga menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung masyarakat nan mau memasang PLTS. Menurutnya, penggunaan daya surya tidak merugikan pemerintah, justru perlu difasilitasi sebagai bagian dari percepatan transisi daya bersih. 

“Kalau masyarakat mau memasang PLTS, saya bakal dukung. Pemerintah kudu memfasilitasi lantaran ini memberi faedah besar bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.

Sebagai corak implementasi, Pemprov Bali bakal mengembangkan area rendah emisi nan diawali dari Nusa Penida. Selanjutnya, program tersebut bakal diperluas ke area Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud.

“Kami bakal memulai dari Nusa Penida terlebih dahulu. Semoga program ini melangkah dengan baik dan menjadi contoh bagi area lainnya di Bali,” ujarnya.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali.

Koster berambisi Indonesia Solar Summit 2026 tidak hanya menghasilkan diskusi, tetapi juga melahirkan kemitraan strategis, investasi konkret, dan rekomendasi kebijakan nan bisa mempercepat terwujudnya sasaran nasional pengembangan 100 gigawatt daya surya.

Sementara itu, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia Solar Summit merupakan forum nasional tahunan nan diselenggarakan IESR berbareng kementerian dan lembaga pemerintah untuk mempercepat transisi daya bersih di Indonesia.

ISS 2026 berjalan pada 14–16 Juli 2026 di The Meru Sanur, Bali, dengan konsentrasi pada percepatan sasaran pembangunan 100 GW PLTS, pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel, strategi pembiayaan, serta penguatan ekosistem industri tenaga surya nasional.

Fabby mengungkapkan, sejak pertama kali digelar pada 2022, ISS selalu diselenggarakan di Jakarta. Tahun 2026 menjadi kali pertama forum tersebut berjalan di luar ibu kota, dengan Bali dipilih lantaran dinilai mempunyai komitmen kuat dalam pengembangan daya bersih.

“Energi surya bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi agenda pembangunan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Tantangan kita sekarang adalah mengubah potensi besar nan dimiliki Indonesia menjadi investasi nyata dan mempercepat terwujudnya ekonomi hijau,” pungkasnya. (OL/E-4)