IEU-CEPA Berlaku Januari 2027, Mendag Langsung Bidik Target Besar Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menargetkan ekspor Indonesia ke Uni Eropa dapat meningkat hingga dua kali lipat, setelah kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) mulai berlaku.

Budi mengatakan, sasaran tersebut terutama bakal didorong oleh produk manufaktur padat karya, seperti busana jadi, tekstil, dasar kaki, hingga elektronik. Pemerintah berambisi sektor-sektor tersebut dapat memanfaatkan terbukanya akses pasar Uni Eropa setelah IEU-CEPA diimplementasikan.

"Kita sih tahun depan ya jika sudah berjalan, kami harapannya paling tidak bisa dua kali lipat ya (peningkatan ekspornya) dari nan sekarang. Komoditasnya terutama produk-produk manufaktur nan padat karya seperti busana jadi, tekstil, dasar kaki, elektronik. Itu memang jadi sasaran kita," kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Pemerintah, katanya, menargetkan eksportir Indonesia sudah dapat menikmati faedah IEU-CEPA mulai Januari 2027. Untuk mengejar sasaran tersebut, pemerintah bakal mempercepat proses ratifikasi setelah kesepakatan jual beli dengan Uni Eropa ditandatangani.

"Jadi kemarin waktu rapat dengan Dubes EU (Uni Eropa) di Kemenko Perekonomian, kita usahakan paling lambat itu akhir Oktober 2026 ditandatangani. Jadi kita masing-masing mempersiapkan dengan baik. Kita sudah sudah paralel menyiapkan semua itu, kemudian di EU juga sudah mempersiapkan secara administrasi. Mudah-mudahan memang kelak akhir Oktober bisa ditandatangani," ujarnya.

"Nah jika sudah bisa ditandatangani, kita mau mempercepat ratifikasi, lantaran angan kami per Januari 2027 sudah jalan. Mudah-mudahan sih nggak meleset ya," lanjut Budi.

Menurut dia, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah mempersiapkan kebutuhan manajemen untuk proses ratifikasi. Saat ini, pihaknya tetap menunggu proses manajemen dari Uni Eropa nan terdiri dari 27 negara.

"Kalau kami sudah siap sebenarnya, lantaran kami sekarang sebenarnya nan ditunggu dari EU-nya. EU mungkin lantaran 27 negara, jadi secara manajemen memerlukan waktu. Ya mudah-mudahan saja sigap selesai," katanya.

Budi menjelaskan, pemerintah apalagi telah menyiapkan konsep dan draft nan diperlukan untuk proses ratifikasi. Jika penandatanganan dilakukan pada Oktober, proses ratifikasi ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu hingga dua bulan.

"Kalau misalnya Oktober bisa tanda tangan kan kami sudah proses ratifikasi, kami sudah mempersiapkan administrasinya semua, konsepnya semua, drafnya sudah kami siapkan, sehingga tinggal kelak ratifikasi dengan DPR disepakati ya kita jalan, berfaedah satu-dua bulan kudu selesai, kelak Januari sudah implementasi. Harapan kita seperti itu," terang dia.

EUDR dan CBAM Jadi Tantangan

Meski optimistis terhadap peningkatan ekspor, Budi mengingatkan eksportir Indonesia tetap kudu menghadapi sejumlah ketentuan perdagangan Uni Eropa nan berada di luar cakupan IEU-CEPA.

Salah satunya European Union Deforestation Regulation (EUDR) nan berangkaian dengan komoditas seperti minyak sawit dan produk pertanian, termasuk kopi. Selain itu, terdapat Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) nan berangkaian dengan baja.

"Sebenarnya jika mengenai dengan EUDR itu berfaedah CPO ya, CPO dan juga produk pertanian kopi dan sebagainya, tapi itu kan memang di luar CEPA. Kemudian CBAM itu mengenai dengan baja. Tapi di luar itu sebenarnya relatif nggak ada masalah," kata Budi.

Ia menegaskan, EUDR dan CBAM bukan kebijakan nan hanya menyasar Indonesia, melainkan bertindak bagi seluruh negara nan mempunyai produk mengenai untuk pasar Uni Eropa.

"Tapi memang nan dua tadi itu di luar CEPA. Artinya, perlakuan itu diberlakukan untuk semua negara, tidak hanya Indonesia, semua negara. Kalau CEPA kan tersendiri. Nah tetapi kita kita harapkan dengan CEPA ini, tidak ada lagi misalnya hambatan-hambatan nan lain nan sifatnya di luar CEPA ya. Jadi semua pengennya kerangkanya di kerangka CEPA semua. Jadi kita lebih aman," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Budi, juga telah melakukan persiapan berbareng eksportir untuk menghadapi ketentuan EUDR. Sosialisasi mengenai beragam persyaratan tersebut apalagi telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir.

"EUDR itu kan bertindak ke semua negara, nggak hanya Indonesia. Ke semua negara nan mempunyai produk nan sudah ditentukan oleh EU. Tapi sekarang juga implementasinya kan tetap nunggu ya, rencananya katanya tahun depan, tapi memang mundur-mundur dari EU, ya kita belum tahu. Tapi pada prinsipnya untuk EUDR pun kami sudah mempersiapkan diri dengan baik ya, dengan eksportir juga sering.. apalagi kita dalam tiga tahun terakhir ya itu sosialisasi terus ya apa nan kudu mereka siapkan," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perjanjian jual beli ini bakal memberikan akses nan lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar Eropa.

Airlangga menargetkan IEU-CEPA dapat ditandatangani pada Oktober 2026. Saat ini, proses penyelesaian arsip IEU-CEPA jenis bahasa Inggris disebut telah memasuki tahap akhir.

"Dokumentasi dalam jenis bahasa Inggris sudah segera diselesaikan dan ditargetkan di bulan Oktober. Mudah-mudahan ini bisa ditandatangani dan sesudah ditandatangani bakal dibawa ke Parlemen EU (Uni Eropa) untuk mendapatkan ratifikasi," kata Airlangga dalam konvensi pers di kantornya, dikutip Senin (24/8/2026).

Di dalam negeri, Airlangga menyebut Mendag Budi telah berkonsultasi dengan DPR mengenai sistem ratifikasi IEU-CEPA. Hasil konsultasi tersebut mengarah pada penggunaan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

Airlangga menyebut salah satu faedah utama IEU-CEPA adalah penghapusan tarif bea masuk untuk sebagian besar produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

"Beberapa faedah dari akses pasar, di mana Indonesia kelak 90% tarifnya langsung menjadi 0% dan ini bakal berkurang secara bertahap," ujar Airlangga.

Untuk memastikan penerapan perjanjian melangkah efektif, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat membentuk joint task force. Tim tersebut bakal mengidentifikasi beragam persoalan implementasi, baik mengenai investasi maupun aktivitas upaya kedua pihak, sekaligus mencari solusi atas halangan nan dihadapi pelaku usaha.

Selain akses perdagangan, Airlangga mengatakan Uni Eropa juga mempunyai minat untuk meningkatkan investasi di Indonesia, antara lain di sektor daya terbarukan, digital, keamanan siber, pertanian, kesehatan, hilirisasi industri, mineral kritis, dan perikanan.

"Kalau sektor kita sudah telaah banyak, renewable energy, digital, cyber security, kemudian juga beberapa sektor lain, agriculture itu juga menjadi perihal nan menjadi perhatian kedua negara," ujarnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]