Menhut Dinilai Punya Peran Krusial dalam Jaga Kredibilitas Perdagangan Karbon Hutan

Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia Tiza Mafira (dua dari kiri).(Antara)

PERKUMPULAN Climate Policy Initiative (CPI) menekankan pentingnya peran Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sebagai figur sentral dalam ekosistem perdagangan karbon nasional. Posisi Menhut dinilai menjadi "penjaga gerbang" (gatekeeper) utama nan menentukan keberhasilan penerapan nilai ekonomi karbon di sektor kehutanan.

Direktur CPI Tiza Mafira menyatakan bahwa posisi strategis Kementerian Kehutanan sangat krusial mengingat sistem perdagangan karbon rimba saat ini sepenuhnya dijalankan melalui skema kompensasi karbon (carbon offset) resmi. Hal ini disampaikan Tiza di Jakarta pada Rabu (15/7/2026).

Mekanisme perdagangan karbon di Indonesia telah diperkuat melalui payung norma nan ketat. Tiza menjelaskan bahwa operasionalisasi sektor ini merujuk pada dua izin utama, yakni:

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110/2025
• Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6/2026

Melalui izin tersebut, Kementerian Kehutanan mempunyai otoritas penuh melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sistem ini berfaedah sebagai instrumen pengesahan teknis sekaligus pengawasan terhadap seluruh proyek karbon nan melangkah di lapangan.

Fokus Utama Pengawasan: Mencegah terjadinya potensi klaim dobel (double counting) atas unit karbon nan diproduksi oleh developer proyek.

Menjaga Kepercayaan Pasar dan Harga Premium

Pengawasan ketat oleh kementerian bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya menjaga kredibilitas komoditas hijau Indonesia di mata dunia. Tiza menambahkan bahwa penghindaran klaim dobel bakal secara langsung meningkatkan kepercayaan pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Tingkat kepercayaan pasar dunia terhadap unit karbon Indonesia nantinya bakal menentukan nilai tawar ekonomi secara signifikan. Dengan integritas info nan terjaga melalui SRUK, unit karbon rimba Indonesia berkesempatan memperoleh nilai premium di pasar karbon dunia.

Aspek Strategis Fungsi Kementerian Kehutanan

Validasi Teknis	Memastikan proyek karbon sesuai standar melalui SRUK.
Integritas Data	Mencegah double counting unit karbon.
Nilai Ekonomi	Mendorong tercapainya nilai premium di pasar global.

"Perkembangan perdagangan karbon kehutanan ke depan bakal sangat berjuntai pada tingkat kepercayaan pasar. Hal itu bakal menentukan apakah karbon rimba Indonesia bisa bersaing secara kompetitif," tutup Tiza. (Ant/I-1)