1 jam yang lalu
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran berpotensi mencapai titik kembali baru setelah berhentinya gencatan senjata nan berjalan selama tiga bulan. Pertempuran nan kembali meletus bulan ini tidak menunjukkan tanda-tanda kelebihan strategis bagi kedua belah pihak.
"Operasi militer AS saat ini berada dalam posisi ditahan setelah dua pekan berturut-turut melakukan serangan malam hari," ungkap sumber Departemen Pertahanan AS kepada CNN, Minggu (26/7/2026) waktu setempat.
Di tengah kebuntuan bentrok ini, gelombang keraguan sekarang bermunculan dari kalangan pendukung AS sendiri. Berikut kajian 6 pertanyaan krusial mengenai masa depan perang Iran-AS, mengutip kajian CNN:
1. Akankah Partai Republik Mulai Menekan untuk Mengakhiri Perang?
Bahkan para tokoh Partai Republik nan awalnya mendukung pertempuran sekarang mulai mempertanyakan secara terbuka lama perang ini. Pembawa aktivitas Fox News, Laura Ingraham, hingga Ketua DPR AS Mike Johnson menegaskan pentingnya menyelesaikan bentrok sebelum Pemilu Sela November mendatang.
"Waktu terus melangkah bagi Presiden Trump untuk keluar dari perang ini sebelum pemilih pergi ke TPS. Partai Republik tidak boleh membiarkan ini menjadi gangguan tanpa akhir," ujar Laura Ingraham.
Senator Bill Cassidy dari Louisiana turut menyampaikan bahwa Trump sebetulnya telah mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan awal dan mengakhiri perang. Namun, hingga saat ini penuntasan bentrok tersebut tidak kunjung terwujud.
Persoalan utamanya adalah tidak adanya opsi mudah bagi Trump untuk mengakhiri perang. Pihak Iran menolak proposal perdamaian, sementara ancaman serangan baru AS tidak sukses menggoyahkan posisi Teheran.
Trump sendiri secara terbuka mengabaikan tekanan politik dalam negeri tersebut. Ia menegaskan bahwa dinamika Pemilu Sela sama sekali tidak bakal memengaruhi keputusan strategisnya.
2. Apakah Lonjakan Gugurnya Prajurit AS Makin Memperburuk Persepsi Publik?
Presiden Trump secara terang-terangan merasa resah bahwa korban jiwa pertama di pihak tentara AS sejak Maret lalu, ialah 4 prajurit tewas sejak serangan berulang dimulai, dapat merusak support publik. Total prajurit AS nan tewas hingga saat ini mencapai 18 orang.
"Keluarga korban dan para prajurit nan gugur pada dasarnya mendukung penuh upaya perang ini," klaim Trump tanpa menyertakan bukti pendukung.
Survei Reuters/Ipsos menunjukkan bahwa 42% pemilih Republik dan 53% pemilih independen menyatakan jatuhnya korban jiwa prajurit AS bakal membikin mereka semakin menolak perang. Pentagon secara diam-diam juga mengodeks info tambahan 140 prajurit luka-luka, sehingga total korban luka melampaui 600 orang.
Dampak nomor kematian ini tergolong besar mengingat publik AS sudah mulai menentang perang sejak beberapa bulan lampau ketika belum ada korban jiwa.
Lonjakan nilai bahan bakar minyak (BBM) telah menjadi argumen kuat bagi penduduk untuk menolak perang tersebut.
Melihat masyarakat nan semakin tidak memahami tujuan perang, bertambahnya prajurit gugur berpotensi makin mempersulit posisi politik Trump di dalam negeri.
3. Akankah Trump Mengambil Langkah Eskalasi Militer?
Trump selama ini menahan diri dari eskalasi militer skala besar, namun kebuntuan nan terjadi dapat mendorongnya memilih opsi tersebut daripada mundur secara memalukan. Salah satu pilihannya adalah menggempur prasarana krusial Iran meski berisiko dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Opsi lainnya adalah menguasai wilayah strategis seperti Pulau Kharg alias area di sekitar Selat Hormuz nan menjadi pusat pasokan minyak Iran. Namun, langkah ini memerlukan pengerjaan pasukan darat nan ditentang oleh 68% penduduk AS berasas survei CNN.
"Saya saat ini sedang mempertimbangkan serangan masif nan lebih besar dari nan pernah ada sebelumnya," ungkap Trump saat diwawancarai Axios.
Pemberhentian sementara serangan pada akhir pekan lampau disebut-sebut guna memberi ruang bagi proses diplomasi. Namun, Wakil Presiden JD Vance serta Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine dilaporkan mengkhawatirkan eskalasi militer dan makin menipisnya stok amunisi AS.
4. Seberapa Tinggi Harga BBM Akan Melonjak?
Salah satu perkembangan paling mengkhawatirkan adalah tindakan milisi Houthi di Yaman nan mengumumkan blokade Selat Bab al-Mandeb dan mulai menyerang kapal-kapal Arab Saudi di Laut Merah. Jalur tersebut merupakan rute pintas utama Selat Hormuz, sehingga gangguannya memperburuk pasar minyak global.
Harga minyak mentah bumi melesat menembus US$ 100 (Rp 1,8 juta) per barel untuk pertama kalinya sejak Mei lalu. Sementara itu, nilai rata-rata bensin di Amerika Serikat telah melonjak melampaui US$4 (Rp 72.000) per galon.
"Melonjaknya nilai bensin melampaui US$4 per galon bakal menyulitkan Trump untuk memihak argumen perang di hadapan publik dan sekutunya," tulis kajian CNN.
Trump sebelumnya menjanjikan sasaran besar dengan menuntut "penyerahan diri tanpa syarat" dari Iran serta mencegah kepemilikan senjata nuklir secara permanen. Namun, sasaran tersebut telah diturunkan drastis jika merujuk pada poin-poin nota kesepahaman (MoU) nan sekarang runtuh.
Pertanyaan nan muncul sekarang adalah apakah Trump bersedia menerima kompromi nan lebih rendah demi menarik AS keluar dari perang. Ia mungkin bakal menerima pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa adanya kesepakatan nuklir nan utuh.
"Iran pada dasarnya telah denuklirisasi dan aktivitasnya cukup dipantau dari luar angkasa," dalih Trump beberapa waktu lalu.
Trump juga sempat mengisyaratkan bahwa penutupan Selat Hormuz bukanlah masalah utama AS, melainkan masalah bagi negara-negara lain. Pendekatan ini berisiko merusak hubungan diplomasi AS dengan para sekutunya.
6. Akankah Kongres AS Mengambil Tindakan Nyata?
Kongres AS nan dikuasai Partai Republik mulai menunjukkan kekhawatiran atas akibat perang terhadap Pemilu Sela, meski belum menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara penuh. Salah satu jalur penekanan adalah melalui penundaan alias penolakan anggaran biaya perang.
DPR AS telah meloloskan RUU pendanaan pekan lalu, namun nasib RUU tersebut di tingkat Senat tetap belum pasti. Jalur kedua adalah pemungutan bunyi untuk membatasi kewenangan perang presiden melalui War Powers Act.
DPR AS telah dua kali memungut bunyi untuk membatasi kewenangan tersebut, sementara Senat tercatat telah melakukannya satu kali. Sejumlah politisi Republik mulai kritis terhadap klaim pemerintah nan menyebut jarak gencatan senjata membagi bentrok menjadi dua perang berbeda untuk menghindari pemisah waktu 60-90 hari undang-undang.
"Hanya lantaran Anda menghentikan perang dan memulainya lagi beberapa hari kemudian, itu tidak berfaedah apa-apa bagi Konstitusi," tegas Anggota DPR AS Nancy Mace.
Senator Lisa Murkowski dan Bill Cassidy mengindikasikan perihal serupa, di mana Cassidy menyebut Kongres mungkin kudu segera mengambil tindakan tegas dalam waktu dekat.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
English (US) · 
Indonesian (ID) ·