Perkara Dugaan Pengamanan Judol, Pengamat Tekankan Pentingnya Uji Fakta dan Alat Bukti

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dugaan praktik pengamanan situs gambling online (judol) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) nan sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menjadi sorotan. Pengamat politik dan norma Muslim Arbi mendesak aparat penegak hukum tidak berakhir pada pemeriksaan terhadap para pegawai nan menjadi terdakwa, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan pihak nan disebut dalam rangkaian perkara tersebut.

Dalam surat dakwaan perkara dugaan pengamanan situs gambling online nan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025, jaksa menguraikan adanya skema pengamanan situs gambling online agar tidak masuk daftar pemblokiran. Perkara tersebut menjerat empat terdakwa, ialah Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhjiran namalain Agus.

Menurut dia, munculnya nama seorang pejabat dalam uraian dakwaan, ditambah adanya keterangan saksi dan info nan disebut terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), merupakan argumen nan cukup untuk mendorong abdi negara melakukan pendalaman secara serius.
“Kalau dari hasil pemeriksaan dan perangkat bukti ditemukan keterlibatan pidana, ya kudu ditetapkan sebagai tersangka,” katanya, Rabu (26/8/2026).

Persoalan utama nan jadi sorotan adalah uraian jaksa soal pembagian hasil dari praktik pengamanan situs judol. Dalam dakwaan, jaksa menyebut adanya kesepakatan pembagian duit hasil pengamanan situs judol.
Dalam dakwaan itu disebutkan tarif pengamanan situs semula ditawarkan Rp3 juta per situs, kemudian dinegosiasikan menjadi Rp8 juta per situs. Bagi Muslim Arbi, perkembangan persidangan justru kudu menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh keterangan nan muncul.

“Kalau ada nama nan disebut dalam dakwaan, kemudian ada keterangan saksi dan BAP nan mengarah kepada orang tersebut, jangan berakhir pada narasi. Semua kudu diuji melalui proses hukum,” ujarnya.

Muslim Arbi juga menyoroti info soal sejumlah pejabat eselon nan disebut memberikan keterangan mengenai dugaan peran pejabat terkait.
Muslim Arbi menilai info semacam itu tak boleh diabaikan. Menurut dia, tugas interogator adalah menguji apakah keterangan tersebut benar, siapa pemberi uang, berapa jumlahnya, kapan duit diberikan, melalui siapa, serta apakah terdapat bukti elektronik, transaksi keuangan, komunikasi alias saksi lain nan menguatkan.

Sorotan lainnya berangkaian dengan uraian dakwaan soal pertemuan pejabat mengenai dengan sejumlah orang nan kemudian menjadi terdakwa. Karena itu, menurut Muslim Arbi, rangkaian itu kudu dibedah satu per satu untuk menentukan apakah hubungan itu sekadar hubungan kedinasan dan personal, alias hubungan nan berangkaian dengan dugaan tindak pidana.
“Yang kudu dibuktikan adalah hubungan antara keputusan, perintah, komunikasi, aliran duit dan perbuatan para pelaku,” tegasnya.

Pada sisi lain, pejabat mengenai nan dimaksud berulang kali membantah tudingan dirinya menerima 50% duit hasil pengamanan situs gambling online. Dalam pernyataannya kepada wartawan pada 19 Mei 2025, pejabat itu menyebut tudingan tersebut sebagai narasi jahat dan membantah mengetahui adanya kesepakatan pembagian uang.

Ia pun menyatakan tak pernah menerima aliran biaya dari para tersangka dan mengaku justru gencar melakukan pemberantasan gambling online. Bahkan, dia siap membuktikan dirinya tidak terlibat dalam praktik pengamanan situs gambling online.

Muslim Arbi menilai kasus ini menyangkut kredibilitas pemberantasan gambling online dan integritas lembaga negara. Pengungkapan perkara gambling online tidak boleh berakhir pada orang-orang di level operasional.
“Negara kudu menunjukkan tidak ada pejabat nan kebal hukum,” ujarnya.