Pramono Anung Jelaskan Anggaran LPDP Jakarta Rp100 Miliar untuk 75 Mahasiswa

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(Dok. Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan rinci mengenai rencana alokasi anggaran program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) unik Jakarta. Program LPDP Jakarta ini direncanakan bakal memberangkatkan antara 50 hingga 75 calon mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp100 miliar.

Pramono mengungkapkan bahwa nomor tersebut didasarkan pada hasil obrolan dengan LPDP Pusat mengenai perkiraan biaya pendidikan per individu. "Jumlahnya Rp100 miliar. Berdasarkan hasil obrolan dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp2 miliar sebenarnya. Jadi, kelak nan rencana bakal kita berangkatkan itu antara 50 sampai dengan 75 anak," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (27/7).

Prioritas Pembangunan Pendidikan Lainnya

Meskipun program beasiswa luar negeri ini menjadi sorotan, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kudu melakukan penyesuaian jumlah penerima. Hal ini dikarenakan anggaran wilayah juga kudu dialokasikan untuk program prioritas mendesak lainnya, terutama revitalisasi prasarana pendidikan nan rusak.

Pramono menjelaskan bahwa pembaharuan sekolah dasar (SD) menjadi salah satu konsentrasi utama. Akibat adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH), jumlah sekolah nan direvitalisasi sempat terkendala. Namun, dia telah memutuskan untuk menambah kuota perbaikan.

"Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD nan terjadi. Dari 22 itu kan awalnya hanya tujuh. Kemarin saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Sebelas itulah nan kita perbaiki, termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama nan sementara pindah ke SD Negeri 11," jelasnya.

Diskusi dengan DPRD DKI Jakarta

Rencana anggaran LPDP Jakarta ini sempat mendapatkan catatan dari legislatif. Dalam rapat berbareng Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dihabiskan hanya untuk program danasiwa luar negeri.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menilai tetap banyak kebutuhan pendidikan di Jakarta nan jauh lebih mendesak. Ia menyarankan agar sebagian anggaran dialihkan untuk mempercepat perbaikan sekolah rusak serta menambah kuota program sekolah swasta cuma-cuma bagi penduduk kurang mampu.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menekankan bahwa program LPDP Jakarta mempunyai semangat untuk membawa anak-anak Jakarta mengenyam pendidikan di kancah internasional. Langkah ini dinilai selaras dengan visi Jakarta nan sekarang beralih bentuk menjadi kota global.

Setelah melalui proses diskusi, Komisi E DPRD DKI Jakarta akhirnya meminta Pemerintah Jakarta untuk membagi porsi anggaran program LPDP Jakarta secara proporsional dengan pemenuhan kebutuhan mendesak di bagian pendidikan lainnya. (Ant/H-3)