Tekan Biaya Politik Tinggi, Mendagri Usulkan Biaya Operasional Kepala Daerah Ditambah

ilustrasi biaya operasional kepala wilayah diusulkan naik dengan argumen untuk menekan biaya politik.(MI)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan adanya peningkatan biaya operasional serta skema insentif bagi kepala daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengompensasi tingginya modal politik nan dikeluarkan selama proses Pilkada, sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi saat menjabat.

Tito mengungkapkan bahwa besaran penghasilan pokok dan tunjangan resmi nan diterima para gubernur, bupati, maupun wali kota saat ini tergolong rendah dan jauh dari biaya nan dikeluarkan untuk kampanye. Pendapatan resmi nan tidak sebanding dengan beban kerja tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu utama pejabat wilayah mencari celah pendapatan lain nan ilegal.

"Saya juga pernah mengusulkan agar resmilah kepala wilayah ini, jika memang dia lantaran sistem, lantaran dia take home pay pendapatan mereka kurang dibanding dengan kerja mereka misalnya, kenapa tidak misalnya biaya operasional mereka ditambah? Gajinya pun berapa pak gajinya kepala wilayah itu? Enam juta lebih ya, kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan nan mungkin jauhlah dari nan udah dikeluarkan itu," ujar Tito kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/7).

Selain opsi penambahan biaya operasional, Tito juga memaparkan wacana pemberian bingkisan berupa persentase dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nan sukses dihimpun oleh pemerintah daerah. Menurutnya, skema ini dinilai sangat positif lantaran dapat memacu produktivitas dan penemuan para kepala wilayah dalam mendongkrak pendapatan wilayah tanpa kudu membebani masyarakat dengan pungutan baru.

Kendati demikian, Tito menggarisbawahi bahwa penerapan dari wacana tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kebijakan strategis ini memerlukan kajian ilmiah nan mendalam (studi) serta koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga di internal pemerintah sebelum nantinya dibawa ke meja kreator undang-undang di parlemen.

"Menurut saya bagus. Kenapa? Supaya bisa mendorong kepala wilayah untuk berpikir berkarya meningkatkan PAD tanpa membebankan rakyat, dan dia bisa mendapat persentase misalnya dari situ. Tinggal dibuat aturannya. Tapi ini perlu adanya studi dulu ya, perlu adanya pembicaraan antara kementerian lembaga di dalam, di pemerintah, jika perlu juga berbincang dengan DPR lantaran ini keputusan penting," pungkas Tito. (Faj/P-3)