1.000 Perwira TNI dan Polri akan Dikerahkan Prabowo Tangani Karhutla

Presiden Prabowo Subianto.(Biro Pers Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyiapkan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan ke wilayah guna memperkuat sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam mencegah kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (24/8), Presiden Prabowo mengatakan upaya pencegahan kudu melangkah berbarengan dengan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah.

"Kita di pusat, terutama TNI juga Polri, menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi," kata Prabowo dalam rapat nan dipantau secara daring di Jakarta.

Menurut Prabowo, para perwira tersebut bakal ditempatkan berbareng petugas dan pejabat nan telah berada di wilayah untuk memperkuat keterlibatan pemerintah pusat dalam pencegahan karhutla.

Presiden menekankan pencegahan kebakaran baru kudu menjadi perhatian utama, terutama di tengah kondisi tandus nan cukup panjang. "Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya. Karena masalah kebakaran rimba ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara," ujarnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka alias membersihkan lahan dengan langkah membakar lantaran dampaknya dapat meluas, termasuk terhadap kesehatan masyarakat. "Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau rimba terbakar, seluruh rakyat nan bakal kena, pernafasan dan sebagainya," kata Prabowo.

Prabowo sebelumnya juga menegaskan pelaku pembakaran rimba dan lahan kudu ditindak tegas. Di Sumatera Selatan, kepolisian melaporkan telah menangani 15 laporan polisi dan menetapkan 17 orang sebagai tersangka mengenai karhutla. Presiden meminta penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemadaman, pencegahan, edukasi masyarakat hingga penegakan hukum.

Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemerintah wilayah berbareng TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat nan biasa melakukan pembakaran lahan untuk diberikan edukasi serta peringatan mengenai akibat hukum. (Ant/P-3)