504 Dapur MBG Sudah Ditutup, 3.000 Lagi Tunggu Nasib

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 504 dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditutup permanen, lantaran dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penutupan dilakukan setelah pemerintah memberikan pemisah waktu bagi dapur MBG nan telah beraksi untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Layak Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Ia menjelaskan, dapur MBG nan telah beraksi tetapi belum mempunyai SLHS diberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026. Jika sampai pemisah waktu tersebut persyaratan tidak terpenuhi, dapur dapat ditutup secara permanen.

"Sebagaimana kami sampaikan, kami beri tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 (Agustus) kemarin, itu bagi dapur nan sudah beroperasi. Ada nan apalagi setahun lebih SLHS-nya belum ada, itu kemudian kami bisa tutup permanen," kata Sudaryono dalam konvensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Hasil pertimbangan menunjukkan, sebanyak 504 dapur dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi dan higiene. Penutupan pun dilakukan berasas laporan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia nan disampaikan melalui Kementerian Kesehatan.

"Sampai dengan hari ini, laporan nan per tanggal 10 (Agustus) kemarin, per hari Senin, itu ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia nan dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur nan kemudian kami tutup secara permanen, lantaran dinyatakan tidak layak secara sanitasi dan higienisnya, sehingga kami tutup permanen 504 dapur per tanggal 10 kemarin," ungkapnya.

Selain 504 dapur nan telah ditutup, Sudaryono mengungkapkan tetap ada sekitar 3.000 dapur nan telah mengusulkan SLHS dan sekarang dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.

"Sisanya ada sekitar 3.000 nan saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh dinas kesehatan masing-masing, nan kemudian kami tunggu," tutur dia.

BGN meminta pemerintah wilayah mempercepat proses pemeriksaan tersebut. Namun, Sudaryono menegaskan percepatan tidak boleh mengorbankan standar keamanan pangan lantaran menyangkut keselamatan anak-anak penerima MBG.

"Manakala dia tidak layak, maka minta maaf ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tawar lagi," tegasnya.

Ia mengatakan, BGN memberikan perhatian unik terhadap proses publikasi SLHS, lantaran pemeriksaan dan sertifikasi tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah.

"Dan ini kami minta support kepada para kepala daerah, lantaran Dinas Kesehatan nan kemudian melaksanakan pengecekan sertifikasi ini, nan melaksanakan adalah Dinas Kesehatan, sehingga kami mohonkan kepada kepala wilayah untuk bisa membantu mendorong untuk agar ini bisa dipercepat," kata Sudaryono.

Adapun pemberian tenggat waktu, lanjutnya, membikin jumlah pengajuan SLHS meningkat. Pemerintah sekarang bakal memandang hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur nan tetap dalam proses tersebut.

"Kami tahu bahwa dulu-dulu mungkin nggak banyak nan mengajukan, tapi lantaran kami kasih deadline, itu kemudian secara mendadak ada puluhan dapur nan melakukan permohonan SLHS. Nah itu barangkali nan sedang kita cek, jika tidak mungkin seminggu-dua minggu kita lihat hasilnya seperti apa," ucapnya.

BGN Targetkan Tak Ada Keracunan

Penutupan ratusan dapur tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola MBG nan dilakukan BGN, terutama dalam memastikan makanan nan diberikan kepada penerima faedah memenuhi standar keamanan dan kualitas gizi.

Sudaryono menegaskan, BGN menerapkan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam penyelenggaraan MBG.

"Ini sedang kami perbaiki, dari sisi tata kelola gimana caranya, satu, tidak boleh ada nan keracunan, dan juga kemudian kualitas dari makanan MBG sebagai intervensi gizi pada anak-anak kita ini, kualitasnya sesuai dengan angan kita," tutur dia.

BGN juga memperkuat pengawasan melalui tanggungjawab pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi. Sudaryono menyebut langkah tersebut telah membantu mencegah makanan nan rusak sampai dikonsumsi oleh siswa.

"Kami juga berlakukan label pemisah waktu di ompreng (wadah makan), di situ juga ada tidak boleh dibawa pulang, kemudian dikonsumsi sebelum jam berapa. Alhamdulillah ini kemudian di beberapa wilayah bisa mencegah adanya terjadinya keracunan," ujar Sudaryono.

Ia mencontohkan adanya makanan nan ditemukan rusak di salah satu sekolah di Kalimantan Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan sebelum makanan dikonsumsi, makanan tersebut dinyatakan tidak layak dan ditarik.

"Ini adalah satu progres nan baik, nan selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, ini kemudian kami secara wajib organoleptik ini kemudian kami wajibkan untuk dilaksanakan," tuturnya.

Menurut Sudaryono, standar keberhasilan MBG tidak cukup hanya memastikan tidak terjadi keracunan. Pemerintah juga kudu memastikan kualitas menu dan kandungan gizi makanan sesuai dengan tujuan program.

"Namun, kita inginkan bukan hanya tidak keracunan, tapi nan kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana nan kita harapkan," pungkas dia.

(wur) [Gambas:Video CNBC]