8 Poin Penting Pidato Prabowo: 121 Kebijakan, Swasembada Pangan, hingga Ekonomi 6 Persen

Presiden Prabowo mengungkap delapan agenda utama pemerintah, mulai dari sasaran ekonomi 6%, efisiensi Rp360 triliun, swasembada pangan, hingga 121 kebijakan transformatif.(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah agenda besar pemerintah dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8). 

Dalam pidato nan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan, Prabowo menekankan arah pemerintahannya pada penguatan kemandirian nasional, pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, pembangunan sumber daya manusia, hingga pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. 

Salah satu pesan utama Prabowo adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berakhir pada nomor statistik. Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan kudu dilihat dari seberapa besar pertumbuhan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026 dan 5,45% pada semester I 2026. Dia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6% pada akhir tahun ini andaikan pemerintah menerapkan kebijakan nan tepat. 

“Dengan kebijakan nan tepat, rasional, dan berasas logika sehat, saya percaya pertumbuhan ekonomi kita dapat mencapai 6%,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pemerintah. Investasi kudu memberikan akibat langsung berupa pembuatan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Dia mengatakan realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara itu, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010 triliun dan disebut telah menghasilkan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. 

“Bagi saya, pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.

Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah memasang sasaran pertumbuhan ekonomi 6%. Belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun. 

Defisit anggaran dipatok sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85% dan tetap berada di bawah pemisah maksimal 3% sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 

Sementara itu, dugaan makro RAPBN 2027 antara lain inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 6,9%.

Prabowo juga menyebut kreasi RAPBN 2027 tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara lebih terukur agar bisa mendorong pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan.  “Arsitektur APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur,” kata Prabowo. 

8 Agenda Utama Kebijakan Anggaran

Lebih lanjut, delapan agenda utama menjadi konsentrasi kebijakan anggaran, termasuk kemandirian pangan dan energi, penguatan industri nasional, serta peningkatan kualitas pendidikan.

1. Disiplin fiskal dan efisiensi Rp360 triliun

Di tengah kebutuhan shopping nan besar, Prabowo meletakkan perhatian pada disiplin fiskal. Dia menegaskan pengendalian anggaran tidak boleh hanya dilakukan ketika APBN disusun dan disahkan, tetapi kudu diterapkan hingga tahap pelaksanaan. “Disiplin fiskal tidak berakhir ketika anggaran disahkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah menargetkan efisiensi shopping melalui konsolidasi pengadaan peralatan dan jasa pemerintah. Prabowo menilai selama ini banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah membeli peralatan nan sama secara terpisah sehingga nilai nan diperoleh berbeda-beda dan daya tawar pemerintah menjadi lemah.

Dia mencontohkan pengadaan layar pandai interaktif alias Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, pemerintah wilayah disebut membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan nilai sekitar Rp150 juta per unit. 

Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nilai dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Berdasarkan info LKPP nan disampaikan Prabowo, konsolidasi pengadaan pemerintah wilayah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43% pada 2026. Pemerintah memperkirakan efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam setahun. 

“Kita bisa melakukan sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Prabowo.

Untuk memperkuat kebijakan itu, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Nantinya, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah bakal dikonsolidasikan, spesifikasi peralatan distandardisasi, serta volume pengadaan dihimpun agar pemerintah mempunyai posisi tawar lebih besar. Sistem pengadaan juga diarahkan berbasis digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Prabowo menilai penghematan anggaran kudu dikembalikan kepada masyarakat melalui shopping nan lebih produktif. Ruang fiskal nan diperoleh dari efisiensi bakal diarahkan antara lain untuk memperbaiki sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, serta menyediakan peralatan kesehatan. 

2. Kekayaan alam kudu menjadi kekuatan nasional

Agenda besar lainnya adalah mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nasional. Prabowo mengatakan pemerintah tidak mau Indonesia hanya menjadi negara nan kaya sumber daya alam tetapi tidak memperoleh nilai tambah nan optimal dari kekayaan tersebut.

“Seluruh kebijakan nan kita lakukan mempunyai satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan bursa komoditas strategis, optimasi aset BUMN, pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Pemerintah juga mendorong pembuatan pasar bagi produk dalam negeri melalui subsidi kendaraan listrik.

Prabowo juga secara unik mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Bursa tersebut ditargetkan mulai beraksi pada 1 Januari 2027. Kebijakan itu dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen beragam komoditas strategis, tetapi juga mempunyai posisi lebih kuat dalam pembentukan nilai komoditas di pasar global. :Rencana kita dengan support DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita bakal mempunyai Bursa Komoditas sendiri,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen komoditas seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Dengan membangun bursa domestik, pemerintah mau menciptakan nilai referensi Indonesia dan memperkuat posisi tawar produsen, petani, eksportir, pembeli, serta investor.

Pemerintah juga melanjutkan optimasi aset BUMN. Prabowo menyebut 290 BUMN nan dinilai tidak produktif telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN nan produktif menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan akomodasi nan belum dimanfaatkan bakal dioptimalkan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta dengan prinsip terbuka dan kompetitif.

3. Penguatan tata kelola ekspor dan Bank Emas

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pengelolaan komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah menempatkan DSI sebagai pintu tunggal pengelolaan ekspor komoditas strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap volume, pelaporan, dan penerimaan ekspor.

Sejak beraksi pada Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dimonitor dan menghasilkan temuan potensi tambahan sekitar US$5 miliar akibat perbedaan serta penyesuaian harga. Pemerintah berencana memperluas pengawasan DSI ke 50 pelabuhan di 25 provinsi.

Prabowo juga mengungkapkan perkembangan Bank Emas Indonesia. Menurut dia, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.  “Kekayaan Indonesia kudu memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” kata Prabowo.

4. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas

Pembangunan manusia menjadi bagian krusial dari agenda pemerintah. Prabowo menyatakan negara kudu datang dalam kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menargetkan pembaharuan 10.000 puskesmas, pembangunan 441 rumah sakit umum wilayah (RSUD), serta perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. 

“Perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote bakal memastikan negara datang dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ujar Prabowo.

Di bagian pendidikan, Prabowo juga kembali menekankan pentingnya peningkatan keahlian bahasa asing. Pemerintah berencana mengajarkan bahasa asing sejak kelas I SD, dengan sejumlah bahasa nan dipandang strategis, seperti Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, Prancis, dan Rusia. Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing dibutuhkan agar generasi muda bisa bersaing dalam pendidikan, pengetahuan pengetahuan, teknologi, dan pasar kerja global.

Sementara di bagian gizi, Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu kebijakan nan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pidato kenegaraan, dia menyebut program makan bergizi, support sosial, dan hilirisasi tidak lagi sekadar rencana.  “Ini sudah berjalan, dan rakyat sudah merasakan manfaatnya,” kata Prabowo.

5. Kemandirian pangan dan reformasi birokrasi

Prabowo juga menempatkan kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah mau memastikan kebutuhan pangan rakyat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejumlah persoalan nan dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, nilai gabah, hingga patokan nan berbelit-belit, menjadi perhatian pemerintah. Prabowo menegaskan birokrasi kudu menjadi perangkat untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menghalang kebijakan nan berpihak kepada rakyat. “Birokrasi tidak boleh menghalang keputusan nan baik,” kata Prabowo.

Kemandirian pangan tersebut juga dikaitkan dengan penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah mau meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memastikan petani memperoleh nilai nan layak dan akses nan lebih baik terhadap sarana produksi.

6. Transisi daya dan industri nasional

Dalam sektor energi, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya serta penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap daya fosil dan impor energi, sekaligus membangun industri baru di dalam negeri.

Prabowo juga mengaitkan kebijakan daya dengan industrialisasi. Pemerintah mau agar sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam corak bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk berbobot tambah sehingga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

7. Kewarganegaraan dobel terbatas untuk talenta Indonesia

Salah satu pendapat baru nan disampaikan Prabowo adalah rencana membuka kebangsaan dobel secara terbatas bagi talenta Indonesia tertentu nan dinilai mempunyai skill spesial dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

Menurut Prabowo, banyak diaspora Indonesia nan mempunyai keahlian, pengalaman, serta jaringan internasional, tetapi sebagian di antaranya kudu mengambil kebangsaan negara lain lantaran kebutuhan karier, keluarga, alias profesi. Pemerintah mau membuka ruang agar talenta tersebut tetap dapat berkontribusi bagi Indonesia.

“Hari ini saya sampaikan kepada Dewan, saran pemerintah Indonesia untuk mengizinkan dwi kebangsaan bagi talenta-talenta tertentu,” kata Prabowo.

Kebijakan tersebut, kata dia, bakal diterapkan secara selektif dengan sistem uji integritas, tanggungjawab tertentu, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara. Pemerintah bakal mengusulkan perubahan undang-undang mengenai kebijakan tersebut kepada DPR. 

8. Negara kudu datang dan tidak boleh ada rakyat nan merasa sendirian

Di kembali beragam agenda ekonomi dan fiskal, Prabowo menempatkan kehadiran negara sebagai salah satu pesan utama pidatonya. Pemerintah, kata dia, kudu melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap jasa kesehatan.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh tingkatan pemerintahan menghilangkan praktik korupsi, penipuan, mark-up, dan penggelembungan anggaran. 

“Tidak boleh ada proyek nan hanya besar pada anggaran tetapi mini faedah nyata bagi rakyat,” tegasnya. 

Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 21 bulan alias 663 hari pemerintahannya, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif. Menurut dia, sebagian kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan nan selama bertahun-tahun belum terselesaikan. 

“Kita bakal habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan pembangunan tidak boleh berakhir pada pencapaian nomor makroekonomi, tetapi kudu diterjemahkan menjadi pekerjaan, jasa kesehatan, pendidikan nan lebih baik, pangan nan terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi nan hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara nan berdaulat dalam keputusan, setara dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” ujar Prabowo. (Z-2)