Ada Demo Besok, Polda Metro: Lalu Lintas Jakarta Normal, Pengalihan Jalan Situasional

Massa menyiapkan atribut tindakan di depan Gedung DPR Jakarta pada Rabu (26/7/2026).(ANTARA/Adimas Raditya)

DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memastikan arus lampau lintas di Jakarta secara umum tetap melangkah normal menjelang tindakan penyampaian pendapat di area Gedung DPR/MPR RI dan sekitarnya pada Kamis (27/8). Rekayasa pengalihan jalan hanya bakal diterapkan secara situasional.

"Saat ini sampai besok Jakarta dalam kondisi kondusif dan kondusif, termasuk arus lampau lintas secara umum tetap melangkah normal. Pengaturan maupun pengalihan arus bakal dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (26/8).

Firman menyatakan kondisi Ibu Kota hingga Kamis (27/8) dipastikan kondusif dan kondusif. Oleh lantaran itu, skema pengalihan arus kendaraan tidak diberlakukan secara permanen sejak awal.

Guna mengantisipasi potensi kepadatan di sekitar ruas Jalan Gatot Subroto dan area DPR RI, pihak kepolisian meminta para pengguna jalan dan masyarakat luas menyikapi dinamika lapangan secara bijak.

Firman juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh rumor nan beredar serta selalu memverifikasi kebenaran setiap berita sebelum menyebarkannya di media sosial.

"Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta memastikan kebenaran info sebelum membagikannya," kata Firman.

Polda Metro Jaya menyiapkan personel di beragam titik di Jakarta untuk mengawal unjuk rasa pada Kamis (27/8). Kepolisian berkoordinasi dengan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam (pamdal) di beragam titik strategis, termasuk kompleks DPR dan lembaga di koridor Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/8).

Personel nan ditugaskan tidak hanya difokuskan untuk mengawal aksi, melainkan juga untuk keperluan pengamanan serta pelayanan umum lainnya.

Kendati belum merinci total jumlah personel nan diturunkan, Budi menegaskan bahwa pengerahan pasukan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan secara menyeluruh.

"Kami kudu luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personel, (sementara) misalnya massa tindakan 500. (Personel polisi) bukan hanya untuk 500 (massa aksi), tetapi untuk pengaturan lampau lintas, kelancaran masyarakat lainnya," tegas Budi.

(Ant/P-4)