Ada Indonesia, Siaga 40 Negara Kini Ditandai Gedung Putih Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang jual beli Amerika Serikat (AS) dan China kembali membara. Kali ini, pemerintahan Presiden Donald Trump menandai puluhan mitra jual beli AS sebagai pihak nan "berpotensi membantu China menghindari tarif".

Mengutip laman whitehouse.gov, Jumat (14/8/2026), pemerintah Trump sudah lama cemas dengan "illegal transshipment". Ini merujuk praktik pengiriman peralatan melalui negara ketiga nan dikenai tarif AS lebih rendah, untuk menghindari bea masuk nan lebih tinggi nan diberlakukan Trump.

Dalam laporannya, Gedung Putih menyebut ada 40 negara nan diidentifikasi terlibat dalam apa nan disebut sebagai "Great Transshipment Scam". Secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, di mana Indonesia masuk ke dalam golongan ke-2.

Kelompok pertama merujuk ke negara-negara dan blok perdagangan nan menangani volume besar peralatan mengenai China, tetapi "tetap mempunyai pedoman industri nan terdiversifikasi", serta menjadi platform ekspor utama ke AS. Ada delapan negara nan masuk ke dalamnya, ialah Kanada, Uni Eropa (UE), India, Israel, Jepang, Meksiko, Korea Selatan (Korsel) dan Taiwan.

Kelompok kedua, mengenai negara-negara nan dinilai mempunyai "keterkaitan lebih erat dengan rantai pasok nan terhubung dengan China". Mulai dari sumber bahan baku, pedoman manufaktur, sistem logistik, hingga jalur pengalihan regional.

Ada enam negara nan masuk. Selain Indonesia, ada pula Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam.

"Negara-negara tersebut mempunyai skala industri, kapabilitas pelabuhan, prasarana pemasok, kedalaman manufaktur, alias kapabilitas logistik nan cukup untuk mengalirkan sejumlah besar peralatan mengenai China ke dalam arus perdagangan nan ditujukan ke AS," jelas laporan Gedung Putih.

"Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia mempunyai keterkaitan erat dengan jaringan manufaktur nan berasosiasi dengan China dan telah menjadi platform utama untuk produksi elektronik, mesin, plastik, dasar kaki, pakaian, komponen, serta beragam peralatan industri lainnya nan menggunakan bahan alias komponen asal China," tambah laporan tersebut.

"Brasil dan Turki berfaedah sebagai platform produksi dan logistik regional nan lebih besar dan bisa mendukung pengalihan rute alias klaim transformasi produk pada kategori peralatan tertentu."

Kelompok ketiga adalah negara nan mempunyai untung seperti akses unik ke pasar AS nan membikin mereka menjadi "target oportunistis nan menarik" untuk pengalihan rute peralatan China. Ada 24 negara, antara lain Argentina, Azerbaijan, Bangladesh, Kamboja, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Georgia, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Laos, Maroko, Myanmar, Oman, Panama, Peru, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Swiss, Uni Emirat Arab (UEA), serta Uzbekistan.

Sementara itu mengutip Channel News Asia (CNA), Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan Gedung Putih bekerja sama erat dengan Badan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS (CBP) untuk mengembangkan sistem "perbatasan detektif" berbasis AI. Sistem ini bakal membantu menilai apakah suatu pengiriman peralatan melibatkan praktik transshipment.

Sistem itu bakal menggunakan info seperti info pengiriman, riwayat rute, dan perangkat lainnya. Namun belum diketahui apakah bakal ada tarif tambahan alias balasan unik ke negara-negara nan ditandai.

"Pemerintahan Trump bakal mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, langkah-langkah pemberantasan transshipment nan diterapkan telah berhasil," bunyi laporan lagi.

"Evaluasi berkepanjangan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan rakyat Amerika mendapatkan faedah penuh dari program perdagangan dan tarif Presiden Trump," tambah Gedung Putih di kesimpulannya.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]