Apa yang Membuat Kita Masih Indonesia?

Isfan Try Sutrisno, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)(MI/HO)

DI tengah gempita proyeksi menuju Visi Indonesia Emas 2045, wacana publik kita didominasi oleh angka-angka teknokratis: laju pertumbuhan ekonomi 6–7%, nomor investasi triliunan rupiah, ekspansi prasarana fisik, hingga lonjakan pendapatan per kapita menuju jejeran negara berpenghasilan tinggi. 

Namun, kemajuan sebuah bangsa tidak pernah cukup diukur dari parameter agregat ekonomi semata. Pertanyaan paling radikal dan esensial nan kudu kita ajukan hari ini adalah: manusia dan masyarakat Indonesia seperti apa nan sedang kita bangun?

Setelah nyaris delapan dasawarsa merdeka di tengah pusaran arus globalisasi dan transformasi digital nan eksponensial, kita memerlukan keberanian intelektual untuk bertanya kembali: nilai apa nan sesungguhnya tetap mengikat lebih dari 280 juta manusia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa? 

Apakah Pancasila tetap menjadi nilai nan betul-betul hidup (living ideology) dalam etika publik, perilaku sosial, izin ekonomi, dan penyelenggaraan negara, ataukah dia perlahan bergeser sekadar menjadi artifak retorika dan simbol formalitas belaka?

Erosi Bertahap dan Mutasi Ancaman Ideologi

Dalam catatan sejarah nasional, ancaman terhadap Pancasila relatif mudah diidentifikasi lantaran datang dalam corak tumbukan ideologi secara terbuka alias aktivitas pemberontakan fisik. Hari ini, corak tantangannya bermutasi secara lembut namun destruktif. Pancasila tidak lagi terancam oleh penggantian konstitusi secara formal, melainkan oleh erosi berjenjang nan menggerogoti daya hidupnya dari dalam. 
Erosi ini berjalan melalui pergeseran nilai, perubahan perilaku sosial, krisis etika publik, dan cara-cara kekuasaan dijalankan.

Erosi sosial-budaya dan tantangan kebangsaan kita hari ini tidaklah berdiri di ruang hampa, melainkan terekam secara konkret melalui sejumlah parameter dan info empiris pada beragam dimensi. 

Pada dimensi keadilan ekonomi, laporan BPS mencatat Rasio Gini Indonesia berada pada nomor 0,375, saat ketimpangan di wilayah perkotaan mencatatkan nomor nan lebih tinggi ialah 0,395. 

Angka ketimpangan pengedaran hasil pembangunan ini menjadi sirine serius lantaran berpotensi menggerus modal sosial serta meretakkan kohesi antarwarga.

Sementara itu, pada dimensi etika di ruang publik, riset Digital Civility Index (DCI) nan dirilis Microsoft menempatkan netizen Indonesia pada posisi ke-29 dari 32 negara nan diteliti. Rendahnya tingkat keadaban digital ini mencerminkan melemahnya budaya tenggang rasa, nan berbanding lurus dengan maraknya ujaran kebencian, perundungan siber, serta polarisasi tajam dalam opini publik digital kita.

Krisis keadaban ini juga sejalan dengan tantangan pada dimensi integritas dan penegakan hukum. Hal ini terlihat dari Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) BPS nan berada di nomor 3,85. 

Normalisasi terhadap kecurangan-kecurangan mini (petty corruption) dan pengabaian etika publik secara berjenjang memicu erosi keadilan sosial serta memperlemah penghormatan terhadap prinsip rule of law.

Di sisi lain, pada dimensi inklusi dan toleransi, pemantauan berjudul Indeks Kota Toleran nan dirilis oleh SETARA Institute menegaskan krusialnya penguatan tata kelola kota nan inklusif. Tata kelola nan setara dan terbuka sangat diperlukan guna menjamin perlindungan terhadap keberagaman, kebebasan sipil, serta hak-hak setiap penduduk negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Rangkaian parameter ini bukanlah argumen untuk bersikap pesimistis alias menyatakan bahwa bangsa kita telah kehilangan jatidirinya. Namun, ini adalah early warning indicator—sebuah peringatan awal bahwa krisis keadaban, individualisme ekstrem, dan hilangnya tenggang rasa tidak boleh dibiarkan mengkristal menjadi standar kebiasaan baru (new normal).
Dialektika Keadilan dan Keadaban

Salah satu sendi utama dalam gedung kebangsaan kita terletak pada rumusan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan nan Adil dan Beradab. Terdapat relasi kausalitas nan dialektis antara ketidakadilan dan merosotnya etika publik. 

Keadilan tidak boleh direduksi sekadar sebagai pembagian redistribusi ekonomi. Keadilan sejati mencakup kesetaraan di hadapan norma (equality before the law), kesetaraan akses terhadap kesempatan hidup, perlakuan nan terhormat dari negara terhadap warga, serta hubungan saling menghargai antarmanusia.

Ketika penduduk merasakan bahwa norma tumpul ke atas dan tajam ke bawah, alias ketika kesempatan hidup terkonsentrasi pada segelintir elit, rasa keadilan kolektif bakal cedera. Keberadaban suatu bangsa diuji dari gimana kekuasaan dijalankan, gimana golongan nan kuat memperlakukan nan lemah, serta gimana minoritas dan mereka nan berbeda dilindungi. Tanpa keadilan, etika publik runtuh menjadi sinisme sosial dan sikap saling curiga.

Oleh lantaran itu, Pancasila kudu dikembalikan dari abstraksi dogmatis menjadi prinsip praktis alias langkah hidup (way of life): (1) Ketuhanan melahirkan moralitas publik nan luhur dan toleransi nan inklusif; (2) Kemanusiaan menjamin penghormatan absolut terhadap martabat setiap penduduk negara tanpa terkecuali; (3) Persatuan memastikan perbedaan pandangan dan identitas tidak berubah menjadi permusuhan destruktif. (4) Permusyawaratan membuka ruang perbincangan nan artikulatif, mau mendengar, dan menghargai kebebasan berpendapat; dan, (5) Keadilan Sosial memastikan buah kemajuan ekonomi nasional dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sintesis Kebangsaan: Modern, Religius, dan Berakar

Kita kudu mengikis dikotomi sempit nan mempertentangkan modernitas dengan kearifan lokal, alias kepercayaan dengan kebudayaan nasional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam xenofobia anti-Barat maupun romantisme masa lampau nan pasif. 

Visi kebangsaan nan matang memerlukan keahlian untuk menyerap pengetahuan pengetahuan, teknologi terdepan, rasionalitas, dan info dunia tanpa sedikit pun kehilangan akar kebudayaan Nusantara.

Agama dalam konteks Indonesia kudu menjadi tembok moralitas dan inspirasi spiritual nan memperkuat rasa kemanusiaan dan persatuan, bukan instrumen sektarian nan memecah belah. 

Formula pembangunan kita mutlak: modern tanpa kehilangan akar, religius tanpa kehilangan toleransi, dan terbuka terhadap bumi tanpa kehilangan keindonesiaan.

Membangun Karakter Peradaban Indonesia

Di titik inilah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menempatkan agenda Pembangunan Manusia sebagai episentrum perjuangan politik. Pembangunan modal manusia (human capital development) tidak boleh dipangkas sekadar menjadi pencetakan tenaga kerja nan produktif secara mekanis untuk industri. Indonesia memerlukan strategi pembangunan manusia nan utuh dan berbudi pekerti peradaban.

Kita memerlukan kualifikasi manusia Indonesia yang: (1) Cerdas sekaligus Berkarakter: Memiliki ketajaman intelektual nan dituntun oleh kompas moral nan kokoh; (2) Kompeten sekaligus Berintegritas: Menguasai skill teknis tingkat tinggi tanpa mengorbankan kejujuran profesional; (3) Religius sekaligus Toleran: Memegang teguh kepercayaan ketaatan seraya menghormati kebebasan dan keberagaman sesama. (4) Kompetitif sekaligus Bergotong Royong: Mampu bersaing di ranah dunia tanpa kehilangan jiwa solidaritas sosial; dan, (5) Modern sekaligus Beridentitas Kebangsaan: Mampu menguasai teknologi masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur keindonesiaan.

Menatap Indonesia Emas 2045

Menjelang satu abad kemerdekaan, kita tidak perlu kembali secara kaku ke masa lalu. nan kita perlukan adalah keberanian membawa nilai-nilai terbaik Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan. Pembangunan ekonomi, penguatan pertahanan, pemanfaatan teknologi, dan reformasi pendidikan kudu berderap seirama dengan pembentukan peradaban bangsa.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya melahirkan negara nan lebih kaya dan lebih maju secara fisik. Ia kudu melahirkan manusia Indonesia nan lebih terhormat serta masyarakat nan semakin setara dan beradab. 

Sebab, pada akhirnya, kekuatan asasi sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa nan sukses dibangunnya, tetapi oleh manusia seperti apa nan sukses dibentuknya.