Backlog Hunian Jakarta Tembus 402 Ribu

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar.(Dok. MI)

JAKARTA tetap menghadapi tantangan besar dalam penyediaan kediaman di tengah upaya beralih bentuk menjadi kota global. Backlog perumahan di ibu kota tercatat sekitar 402.287 kepala family (KK), sementara sekitar 29.000 unit apartemen disebut belum terserap pasar.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta 2026, Kamis (27/8). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pelaku industri properti mendorong pemanfaatan kediaman nan telah tersedia, pengembangan area berbasis transportasi publik, serta skema pembiayaan nan lebih sesuai dengan keahlian masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto mengatakan, pembangunan Jakarta tidak cukup hanya ditandai dengan bertambahnya infrastruktur. Tetapi juga kudu berakibat terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap tempat tinggal.

“Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan REI menjadi sangat krusial agar semakin banyak penduduk Jakarta memperoleh kediaman nan layak dan terjangkau,” ujar Uus.

Menurut Uus, salah satu arah pengembangan Jakarta adalah memperkuat kediaman nan terintegrasi dengan sistem transportasi publik atau transit oriented development (TOD). Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan jaringan MRT, LRT, KRL, maupun TransJakarta sehingga mobilitas dan biaya perjalanan menuju tempat kerja dapat ditekan.

Pemprov DKI juga mendorong keterlibatan swasta melalui skema creative financing agar pembangunan akomodasi kota tidak sepenuhnya berjuntai pada APBD. Sejumlah proyek integrasi transportasi dan ruang publik telah dikembangkan melalui pola kerjasama pemerintah dengan bumi usaha.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengatakan, di tengah kebutuhan kediaman nan tetap tinggi, terdapat sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta nan belum terserap pasar. Angka tersebut, menurut dia, merujuk riset Colliers Indonesia nan menjadi rujukan REI DKI Jakarta.

“Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang gimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat nan membutuhkan,” kata Arvin.

Ia menilai optimasi unit nan sudah tersedia dapat menjadi salah satu jalan untuk mempercepat penyediaan kediaman andaikan didukung kebijakan, insentif, dan skema pembiayaan nan sesuai dengan keahlian masyarakat.

Kepala Bidang Pembiayaan dan Kemitraan Perumahan DPRKP Provinsi DKI Jakarta Lady Natalia mengatakan, persoalan daya beli tetap menjadi tantangan utama. Kenaikan nilai tanah membikin sebagian masyarakat semakin susah mendapatkan kediaman di letak nan dekat dengan pusat pekerjaan dan transportasi publik.

Pemprov DKI antara lain mengandalkan FPPR sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Skema itu menawarkan pembiayaan dengan kembang tetap 5 persen hingga akhir tenor, pembiayaan hingga 100 persen tanpa duit muka, serta jangka waktu hingga 20 tahun. Program tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kediaman eksisting.

REI DKI Jakarta juga mendorong agar kebijakan perumahan memberi perhatian kepada golongan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT), ialah golongan nan berada di antara masyarakat berpenghasilan rendah penerima subsidi dan masyarakat nan bisa membeli kediaman komersial.

“Mereka memerlukan kediaman dekat dengan tempat kerja dan transportasi publik, tetapi belum tentu bisa mengakses kediaman komersial dengan nilai pasar,” ujar Arvin.

Penyusunan Ranperda Rumah Susun pun dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan kediaman vertikal di Jakarta. Pemprov DKI dan pelaku upaya sebelumnya telah bekerja-sama dalam sejumlah proyek hunian, antara lain Menara Samawa, Menara Kanaya, Sentraland Cengkareng, dan Bandar Kemayoran.

Melalui integrasi kebijakan hunian, transportasi, dan pembiayaan, pemerintah dan pelaku industri berambisi transformasi Jakarta menjadi kota dunia tidak hanya ditandai pembangunan prasarana modern, tetapi juga keahlian penduduk untuk memperoleh tempat tinggal nan layak dan terjangkau di dekat pusat aktivitas. (Z-10)