Banjir Aceh 9 Bulan Berlalu: Jembatan Kuta Blang Bireuen Belum Rampung

Jembatan apung kepala hiu nan dibangun dengan swadaya masyarakat untuk menyeberangi sungai di area Pante Lhong, Kecamatan Peusangan-Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng.(MI/AMIRUDDIN ABDULLAH REUBEE)

KONDISI prasarana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pascabanjir besar sembilan bulan lampau tetap memprihatinkan. Hingga Agustus 2026, ribuan penduduk korban rumah rusak dilaporkan tetap memperkuat di kediaman sementara, sementara akomodasi umum, terutama jalur transportasi vital, belum tertangani dengan maksimal.

Salah satu titik paling krusial berada di jalur nasional Banda Aceh-Medan. Sejak diterjang banjir pada Rabu, 26 November 2025, arus transportasi di area Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh, tetap sangat mengkhawatirkan. Jembatan rangka baja nan hancur di letak tersebut hingga sekarang belum selesai dibangun kembali oleh pemerintah.

Untuk menjaga konektivitas, saat ini hanya tersedia jembatan bailey (pra-fabrikasi portabel) di letak jejak jembatan nan rusak. Namun, kapabilitas jembatan ini sangat terbatas sehingga memicu antrean kendaraan sepanjang 1 hingga 4 kilometer. Para pengendara kudu bersabar menunggu giliran melintas selama satu hingga empat jam.

Sebagai solusi pengganti bagi kendaraan kecil, masyarakat secara swadaya membangun "Jembatan Apung Kepala Hiu". Jembatan berkonstruksi kayu ini menggunakan puluhan drum plastik besar sebagai pelampung dan berdampingan dengan perahu kecil. Jembatan nan menghubungkan area Pante Lhong, Kecamatan Peusangan dengan Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng ini mempunyai lebar 2,5 meter dan panjang 55 meter.

Meski membantu mempercepat waktu tempuh, pengguna jembatan apung kudu merogoh kocek lebih dalam. Kendaraan jenis minibus pribadi alias mobil bak terbuka mini dikenakan biaya operasional sebesar Rp50.000, sementara sepeda motor dikenakan tarif Rp5.000.

Budayawan Aceh sekaligus Dosen Senior Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, menyoroti lambannya penanganan prasarana ini. Menurutnya, jalur nasional di pesisir Selat Malaka adalah urat nadi utama nan menghubungkan Aceh dengan wilayah Indonesia lainnya.

"Kalau jalur darat nasional itu terganggu, bukan saja berpengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian, tapi juga ancaman kegoblokan bagi generasi anak cucu. Kemiskinan dan kebutuhan itu seperti dua sisi mata duit nan susah dipisahkan," ujar Adli kepada Media Indonesia, Rabu (19/8).

Adli menekankan bahwa Aceh sangat berjuntai pada jalur darat lantaran tidak mempunyai pelabuhan laut besar maupun airport kargo nan memadai untuk pengedaran logistik skala besar. Kerusakan transportasi darat nan tidak segera diperbaiki dinilai bakal melumpuhkan beragam sektor, mulai dari pembangunan, pariwisata, hingga kebutuhan pokok masyarakat.

"Kita tidak bisa menyalahkan kejadian alam seperti hujan deras dan banjir besar. Namun, pertanyaannya adalah gimana manusia berkawan dengan alam dan tindakan nyata apa nan dilakukan saat musibah terjadi agar dampaknya tidak berlarut-larut," pungkasnya. (H-4)