Bansos di 143 Daerah Mulai Pakai Sistem Digital, Begini Skemanya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah bakal mulai menerapkan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) menggunakan sistem e-governement pada bulan ini.

Ia mengatakan, penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus bakal menyasar wilayah nan telah sesuai dengan kriteria, antara lain mempunyai prasarana internet nan memadai, Dinas Dukcapil nan responsif, serta support dari kepala daerah.

"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah support sosial, agar support sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari info Dukcapil nan punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," kata Tito dikutip dari keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Tito mengatakan, sistem e-government alias Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini bakal mulai diterapkan setelah mempertimbangkan keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala family (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2% diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak.

Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2% berpotensi layak dan 68,4% berpotensi tidak layak.

Dalam penyelenggaraan e-government, Tito menjelaskan, info Dukcapil diintegrasikan dengan info Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima support sosial mempunyai aset tanah.

Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door.

Selain itu, info Dukcapil turut diintegrasikan dengan info kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.

"Ada beberapa kementerian berasosiasi menjadi satu, tapi info nan dipakai awal, itu adalah info perorangan nan ada di Dukcapil," tegas Tito.

Ia menambahkan, integrasi info antarkementerian dan lembaga tersebut bakal menghasilkan info nan lebih jeli sehingga support dapat diterima oleh masyarakat nan betul-betul memenuhi kriteria.

"Ya jika seandainya jatuh ke tangan nan enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka nan enggak dapat, tapi mereka susah," tuturnya.

Tito mengatakan, proses uji coba penyelenggaraan e-government untuk penyaluran program perlinsos ini juga tidak hanya di lakukan di Kabupaten Banyuwangi, melainkan juga sudah diimplementasikan di Kabupaten Gianyar, Bali.

Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut menurut Tito bisa menghasilkan info nan akurat, real-time, dan transparan.

"Kalau jatuh ke tangan orang nan benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," ujar Tito.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]