Catatan Diaspora untuk Muktamar Ke-35 NU

ADA satu kenangan nan tetap terus saya bawa dari tahun-tahun menjadi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di Turki. Kenangan itu adalah masa-masa menghidupkan kajian kitab kuning nan tempatnya terus berpindah-pindah. Kadang digelar di ruang tamu apartemen mahasiswa nan sempit, di ruang pertemuan KJRI, apalagi di kafe-kafe. Meskipun jauh dari Indonesia, tetap setia pada langkah belajar unik pesantren seperti sorogan, bandongan, dan obrolan nan bersambung hingga larut malam. Di sanalah saya memahami bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi nan berpusat di Jawa, melainkan jam'iyah nan denyutnya terasa dari Yaman hingga Ankara, dari London hingga Melbourne.

Karena itu, ketika Muktamar Ke-35 NU digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026, ingatan saya kembali pada kajian-kajian di rantau itu. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi NU, tempat khitah dan arah organisasi itu dipertaruhkan. Sebagai seseorang nan pernah mengabdi di bagian NU luar negeri, saya mau menyampaikan tiga catatan penting, pertama tentang kepemimpinan nan dibutuhkan NU, kedua tentang taruhan kemandirian nan sekarang dihadapinya, dan ketiga tentang tempat diaspora dalam forum itu.

KRITERIA KEPEMIMPINAN

Bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar Ke-35 semakin ramai. Setidaknya delapan nama beredar di ruang publik, mulai Ketua Umum petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) nan telah menyatakan bakal maju kembali, Wakil Ketua Umum KH Zulfa Mustofa, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), hingga Menteri Agama KH Nasaruddin Umar. Saya memandang ramainya bursa itu sebagai parameter bahwa NU sangat sukses dalam melakukan kaderisasi baik secara kultural maupun struktural. Selain itu, ramainya nama calon-calon juga menjadi bukti kerakyatan internal nan hidup. Namun, perlu diingat, banyaknya calon tidak dengan sendirinya menjamin kualitas kepemimpinan nan dibutuhkan NU.

Misalnya, kriteria klasik sebagai prasarat ketua umum tidak boleh ditinggalkan. Seorang ketua umum kudu faqih fi din, mempunyai pemahaman nan mendalam dalam pengetahuan keagamaan. Kabar baiknya, semua nama nan muncul mempunyai kapabilitas itu. Karena tanpa kedalaman pengetahuan agama, mereka tidak bakal bisa menjaga jati diri NU sebagai jam'iyah diniyah. Demikian lantaran NU ini bukan sekadar ormas biasa. Namun, dari pengalaman saya bertahun-tahun di luar negeri, ada satu kriteria nan kerap luput dari wacana publik, ialah keahlian untuk 'melek dunia'. Pemimpin NU ke depan kudu bisa membaca arus dunia dan memahami bahwa tantangan nan dihadapi umat Islam Indonesia tidak lagi bisa dibatasi garis teritorial.

Karena itu, pemimpin NU ke depan memerlukan tiga kapabilitas sekaligus: pertama kedalaman sanad keilmuan nan menyambungkannya dengan tradisi pesantren, legitimasi nan tak tergantikan di mata nahdiyin akar rumput; kedua keahlian manajerial untuk mengelola organisasi raksasa nan urusannya membentang dari sektor keagamaan, pendidikan, sosial, hingga ekonomi jemaahnya: dan nan ketiga, paling relevan dari perspektif pandang diaspora, kepiawaian berkompromi lintas budaya agar NU bukan sekadar kekuatan domestik semata, melainkan betul-betul menjadi rujukan Islam wasathiyah di panggung dunia.

Sayangnya, nan ketiga itu nyaris tidak muncul dalam perdebatan soal para calon nan ada sekarang. Diskusi publik jauh lebih banyak berkutat pada siapa nan paling dekat dengan kekuasaan politik, siapa nan paling dekat dengan muasis (pendiri) NU, alias siapa nan bisa mengonsolidasikan bunyi bagian terbanyak. Padahal, di bumi nan saling terhubung seperti hari ini, ketidakmampuan membaca dinamika dunia berisiko menjadikan NU macan kertas di kancah internasional. Betul bahwa ketua PBNU sering diundang dan datang dalam beragam event internasional, tetapi minim pengaruh substantif. Pemimpin nan tak bisa membaca bumi di luar pemisah Indonesia bakal membiarkan kader-kader di luar negeri berjuang sendirian.

MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Ada satu dimensi nan menurut saya sering menjadi bahan kampanye para calon ketua umum, tetapi kandas dalam eksekusi, padahal dia menyentuh langsung kehidupan jutaan nahdiyin, ekonomi umat. Kepemimpinan NU bukan hanya soal menjaga garis akidah, melainkan juga soal tanggung jawab konkret atas kesejahteraan jemaahnya. Pemimpin NU, dalam kerangka itu, bukan sekadar penjaga tradisi keagamaan, melainkan juga pemikul amanah atas nasib ekonomi jemaahnya. Ada sebuah sabda nan tentu dihafal dengan baik oleh setiap kader NU, "Kaadal faqru an yakuuna kufran (kemiskinan itu dekat dengan kekufuran)." Peringatan itu bukan rekomendasi teologis semata, melainkan isyarat bahwa kemiskinan struktural nan dibiarkan berkepanjangan dapat mengikis keagamaan dan martabat umat.

Persoalannya, pedoman massa NU secara aktual memang bertumpu pada golongan nan paling rentan secara ekonomi. Berbagai survei dari lembaga riset nan andal seperti Lingkaran Survei Indonesia, Alvara Research Center, dan kajian akademik seperti PPIM UIN Jakarta, secara konsisten menemukan pola nan sama, jemaah NU terkonsentrasi di wilayah perdesaan, bekerja sebagai petani, nelayan, pekerja tani, dan pekerja sektor informal, dengan tingkat pendidikan umum dan pendapatan nan rata-rata lebih rendah jika dibandingkan dengan pedoman massa Muhammadiyah nan condong lebih urban dan didominasi kelas menengah terdidik. Fakta itu semestinya menjadi titik tolak arah kebijakan PBNU, bukan sekadar catatan sosiologis nan dibiarkan berdebu di rak penelitian.

Di sinilah ironi terbesar NU. Organisasi dengan pedoman massa terbesar di Indonesia itu justru belum mempunyai prasarana ekonomi keumatan nan sepadan dengan skala jemaahnya. Padahal potensinya luar biasa besar, dari jaringan pesantren nan bisa menjadi pusat inkubasi upaya santri, UMKM berbasis NU nan tersebar di ribuan ranting, hingga jaringan alumnus dan diaspora nan bisa dikonsolidasikan menjadi kekuatan permodalan dan pasar bersama.

Pengalaman saya di Turki menawarkan komparasi nan instruktif. Jemaah Fethullah Gulen, misalnya, tumbuh dari pedoman santri dan pelajar nan sama sederhananya dengan nahdiyin, tetapi sukses membangun jaringan Anatolian Tigers, pengusaha muslim alim nan lahir dari kultur bantuan dan solidaritas jemaah, dengan sebagian personil mereka menyisihkan 10%-15% penghasilan tahunan untuk mendanai sekolah dan upaya bersama. Dari sana lahir bank syariah, konfederasi pengusaha, hingga jejaring upaya lintas benua.

Jemaah lain nan saya temui di Turki adalah Suleymaniyah. Meski jauh lebih tertutup dan tidak seterbuka Jemaah Fethullah Gulen dalam ekspansi dunia mereka, juga membuktikan perihal serupa. Komunitas berbasis pondok dan pesantren bisa membangun yayasan dan badan upaya nan menopang keberlangsungan dakwah mereka secara mandiri, tanpa berjuntai pada belas iba negara. Kekuatan ekonomi umat nan sangat luar biasa itu kemudian menjadi modal kapital untuk menyebarkan aktivitas keagamaan mereka di beragam bagian dunia. Hari ini, jika kita melakukan perjalanan ke Eropa, Amerika, dan Australia, kita dengan sangat mudah menemukan masjid dan pusat studi dua golongan itu. Bahkan di Indonesia, nyaris di setiap kota besar mereka menyediakan asrama-asrama cuma-cuma untuk mahasiswa nan mau tinggal.

NU mempunyai modal sosial nan jauh lebih besar daripada kedua jamaah itu lantaran NU mempunyai jutaan santri, ribuan pesantren, dan jaringan diaspora di puluhan negara. nan belum dimiliki hannyalah kemauan politik untuk mengonsolidasikan potensi itu menjadi arsitektur ekonomi umat nan serius. Muktamar Ke-35 semestinya menjadikan agenda itu bukan sekadar rekomendasi seremonial, melainkan juga program prioritas lima tahun ke depan. Kesejahteraan nahdiyin bukan urusan sampingan, melainkan bagian dari khidmah itu sendiri.

MENIMBANG SUARA DIASPORA

Dalam struktur peserta muktamar, cabang-cabang PCINU tercatat di antara ratusan satuan organisasi dalam daftar peserta. Jumlah itu, nan terbilang mini jika dibandingkan dengan ratusan bagian di dalam negeri, menyimpan makna nan jauh lebih besar daripada sekadar hitungan kursi. PCINU mewakili ribuan santri, mahasiswa, dan ahli nan membawa nama aswaja an-nahdliyah ke ruang-ruang akademik nan sama sekali berbeda dari pesantren di Jombang alias Kediri.

Persoalannya, dalam banyak forum permusyawaratan NU, bunyi diaspora kerap diperlakukan sebagai pelengkap. Hadir secara struktural, tetapi tidak selalu betul-betul didengar secara substantif. Rekomendasi soal keberagamaan moderat di luar negeri, jejaring akademik nan menghubungkan pesantren dengan universitas-universitas asing, alias perlindungan bagi penduduk NU nan bekerja sebagai pekerja migran sering kali dirumuskan tanpa pelibatan mendalam dari mereka nan berada di garis depan persoalan itu. Ironinya terasa tajam ketika PCINU justru menjadi etalase diplomasi internasional NU, dipamerkan dalam forum-forum semacam R-20, tetapi struktur di kembali diplomasi itu tidak mendapat support kelembagaan nan sepadan.

Pengalaman saya sendiri di Turki menjadi ilustrasinya. Sebagai Ketua PCINU, kerja kami tidak berakhir pada kajian keislaman di antara sesama mahasiswa Indonesia. Lebih sekadar dari itu, kami kerap menjelaskan wajah Islam toleran Indonesia kepada kalangan akademisi Turki nan penasaran, dan menjadi tempat bersandar bagi baik pelajar maupun pekerja migran nan menghadapi kesulitan jauh dari kampung halaman. Barangkali itulah khidmah dalam bentuknya nan paling konkret, tetapi jarang sekali ikut mewarnai perencanaan program PBNU. Padahal, jika dikelola dengan baik, jaringan PCINU nan membentang di puluhan negara bisa menjadi aset diplomasi budaya nan jauh lebih efektif daripada forum-forum seremonial nan menyedot anggaran besar, tetapi minim tindak lanjut.

Saya membayangkan hadirnya sebuah komisi diaspora dalam struktur kepanitiaan muktamar. Bukan komisi formalitas, melainkan komisi nan rekomendasinya betul-betul ikut membentuk arah organisasi untuk lima tahun ke depan. Jika NU mau tetap menjadi rujukan bumi untuk contoh Islam moderat, mendengarkan mereka nan setiap hari bergulat dengan realitas keberagamaan di negeri orang bukanlah pilihan. Itu adalah keniscayaan dan saya berambisi para muktamirin nan berkumpul di Tambakberas pada Agustus ini bakal memperlakukannya sebagai demikian.