Cegah Proyek Pangan Gagal Lagi, Kementerian Pangan Bikin Strategi Baru

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperketat pengelolaan akibat dalam penyelenggaraan beragam proyek strategis nasional, terutama di sektor pangan, energi, dan air. Langkah ini ditempuh agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak berujung kandas meski didukung anggaran besar.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pemerintah sekarang mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor (MRPN LS) nan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pemerintah menilai besarnya anggaran tidak menjadi agunan keberhasilan, andaikan tata kelola dan pengendalian akibat tidak dijalankan secara konsisten," kata Hanif dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Hanif menjelaskan, penerapan MRPN LS merupakan petunjuk dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023. Dalam skema tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bekerja mengoordinasikan sekaligus mengendalikan sejumlah program prioritas nasional.

Program-program itu mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), hingga beragam proyek strategis di bagian pangan, energi, dan air.

"Semua memiliki, memerlukan konsolidasi semua sektor," ujarnya.

Ia mengakui, sejumlah proyek besar pemerintah selama ini, termasuk di sektor pangan, energi, dan air, belum sepenuhnya mencapai hasil nan diharapkan. Karena itu, Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat langkah mitigasi akibat agar penyelenggaraan proyek-proyek tersebut lebih terukur dan terhindar dari kegagalan.

Menurut Hanif, perhatian pemerintah sekarang difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan program nan melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

"Karena keberhasilan program itu dan proyek tidak kemudian dijamin dengan biaya nan besar bakal berhasil. Tidak," tutur dia.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong agar matrikulasi MRPN LS dijadikan arsip referensi berbareng dalam penyelenggaraan program prioritas pemerintah. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar mitigasi akibat sekaligus diterjemahkan ke dalam kebijakan nan berkarakter mengikat.

Dengan begitu, penyelenggaraan setiap program dapat diawasi secara lebih objektif dan terukur.

"Semua orang bisa mengontrol dengan tepat, dengan terukur tingkat keberhasilan dan kesempatan ketidakberhasilan pada saat itu ada," pungkas Hanif.

(hsy/hsy)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]