Destry dan Ujian Berat Menjaga Kredibilitas Bank Indonesia

(MI/Seno)

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia (BI) membawa satu pesan krusial bahwa pemerintah memilih figur teknokrat nan sudah sangat mengenal jantung kebijakan moneter dan stabilitas sistem finansial Indonesia. Pilihan itu secara teknokratis relatif mudah dipahami. Destry bukan orang baru di BI, bukan pula figur nan kudu belajar mengenali karakter pasar finansial dari awal. Pengalamannya sebagai ekonom, praktisi sektor keuangan, regulator, hingga Deputi Gubernur Senior BI membuatnya mempunyai modal institusional nan cukup kuat untuk memimpin bank sentral.

Bagi pasar, karakter seperti itu tentu mempunyai nilai tersendiri. Destry condong dipersepsikan sebagai figur nan market-friendly, dalam makna memahami gimana pasar bekerja dan gimana sebuah kebijakan moneter dapat diterjemahkan menjadi ekspektasi investor. Karena itu, pencalonannya banget mungkin tidak bakal diterjemahkan sebagai sebuah kejutan nan mengganggu stabilitas pasar. Respons nan lebih mungkin muncul adalah cautious optimism, ada optimisme terhadap kapabilitas teknokratisnya, tetapi sekaligus kehati-hatian untuk memandang gimana dia bakal menjalankan kewenangan sebagai gubernur.

Kehati-hatian tersebut krusial lantaran menjadi Gubernur BI bukan hanya perkara kompetensi teknis. Seorang gubernur bank sentral kudu bisa menjaga sesuatu nan jauh lebih mahal daripada sekadar persediaan devisa alias instrumen moneter, ialah kredibilitas. Dalam ekonomi moneter modern, kredibilitas merupakan modal utama bank sentral. Kebijakan moneter bekerja bukan hanya melalui suku kembang aktual, melainkan juga melalui ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap kebijakan masa depan. Ketika pelaku ekonomi percaya bahwa bank sentral bakal konsisten menjaga stabilitas nilai dan nilai tukar, respons pasar terhadap kebijakan menjadi lebih terkendali. Sebaliknya, ketika kredibilitas melemah, bank sentral kudu menggunakan instrumen nan lebih garang untuk menghasilkan akibat nan sama.

Di sinilah ujian terbesar Destry bakal dimulai. Bank Indonesia menghadapi lingkungan kebijakan nan jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan satu dasawarsa lalu. Batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan stabilitas sistem finansial semakin berkelindan. Pemerintah memerlukan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan. Dunia upaya memerlukan suku kembang nan kompetitif. Sistem finansial memerlukan likuiditas. Sementara itu, BI kudu memastikan inflasi tetap terkendali, rupiah tidak mengalami tekanan nan berlebihan, dan ekspektasi pasar tetap terjaga.

Semua kepentingan tersebut legitimate. Masalahnya, kepentingan-kepentingan itu tidak selalu bergerak dalam arah nan sama. Dalam situasi tertentu, pemerintah memerlukan kebijakan nan lebih ekspansif ketika bank sentral justru perlu mempertahankan kondisi moneter nan ketat. Dalam situasi lain, tekanan terhadap rupiah dapat mendorong BI mempertahankan daya tarik aset domestik ketika sektor riil menginginkan biaya pembiayaan nan lebih rendah. Di sinilah independensi bank sentral bukan hanya konsep normatif, tapi prasyarat agar kebijakan moneter tetap dipercaya.

Koordinasi antara pemerintah dan BI tentu diperlukan. Bahkan dalam perekonomian modern, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidak mungkin dihindari. Namun, koordinasi tidak boleh berubah menjadi subordinasi. Pemerintah mempunyai mandat untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan, sementara BI mempunyai mandat menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Keduanya kudu saling mendukung tanpa menghapus pemisah institusional masing-masing.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Karena itu, kredibilitas Destry kelak tidak bakal ditentukan seberapa baik dia memahami teori moneter alias instrumen kebijakan BI. Modal tersebut sudah dimilikinya. Kredibilitasnya justru bakal ditentukan keberaniannya mengambil keputusan ketika kepentingan jangka pendek berhadapan dengan stabilitas jangka panjang. Destry mungkin kudu mempertahankan suku kembang ketika bumi upaya menginginkan pelonggaran alias mungkin kudu menahan tekanan untuk membikin kebijakan nan terlalu ekspansif ketika kondisi fiskal memerlukan dukungan. Ia juga mungkin kudu menjelaskan kepada publik bahwa pelemahan rupiah tidak selalu berfaedah kegagalan BI lantaran nilai tukar merupakan nilai nan terbentuk dari hubungan begitu banyak aspek domestik dan global.

Persoalan rupiah sendiri sering kali dipandang terlalu sederhana. Seolah-olah nilai tukar dapat diperintahkan untuk kembali ke nomor tertentu hanya lantaran Gubernur BI mempunyai instrumen moneter. Kenyataannya tidak demikian. Rupiah dipengaruhi arah kebijakan The Federal Reserve, pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, arus modal global, nilai komoditas, kebutuhan kurs asing korporasi, neraca transaksi berjalan, persepsi akibat terhadap emerging markets, hingga kualitas kebijakan ekonomi domestik. BI mempunyai keahlian besar untuk meredam volatilitas dan mencegah tekanan nilai tukar berkembang menjadi gangguan nan lebih serius. Namun, BI tidak dapat menentukan sendirian berapa tepatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Karena itu, pertanyaan apakah Destry bisa mengembalikan rupiah ke 'level ideal' perlu ditempatkan secara realistis. Tidak ada satu nomor nan secara universal dapat disebut sebagai nilai ideal rupiah. Nilai tukar nan sehat bukanlah nilai tukar nan selalu menguat, melainkan nilai tukar nan bergerak sesuai dengan fundamen ekonomi dan tidak mengalami volatilitas berlebihan akibat kepanikan pasar alias hilangnya kepercayaan.

Jika Destry bisa menjaga kredibilitas kebijakan moneter, mempertahankan inflasi dalam sasaran, memperkuat koordinasi kebijakan, dan memastikan kebijakan fiskal tetap memberikan ruang bagi stabilitas makroekonomi, rupiah mempunyai kesempatan untuk bergerak menuju level nan lebih mencerminkan fundamennya. Namun, jika tekanan eksternal tetap tinggi alias kebijakan domestik memberikan sinyal nan tidak konsisten, ruang BI untuk mendorong penguatan rupiah bakal sangat terbatas.

LEBIH DARI NILAI TUKAR

Tantangan Destry lantaran itu jauh lebih besar daripada sekadar menjaga nilai tukar. Ada persoalan memperdalam pasar finansial domestik, memperkuat pedoman penanammodal dalam negeri, mengurangi kerentanan terhadap arus modal jangka pendek, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat komunikasi kebijakan. Aspek terakhir sering kali diremehkan. Padahal, dalam pasar finansial modern, komunikasi merupakan instrumen kebijakan tersendiri. Pernyataan gubernur dapat mengubah ekspektasi pasar apalagi sebelum satu pun instrumen moneter betul-betul diubah. Pasar tidak hanya membaca apa nan dilakukan bank sentral, tetapi juga membaca apa nan mungkin bakal dilakukan berikutnya.

Destry mempunyai untung lantaran sudah memahami karakter lembaga dan pasar tersebut dari dalam. Ia mengetahui gimana kebijakan BI dirumuskan, gimana pasar meresponsnya, dan gimana koordinasi antarlembaga bekerja. Namun, pengalaman tersebut sekaligus menciptakan ekspektasi nan lebih tinggi. Pasar bakal menuntut lebih daripada sekadar kontinuitas. Ada perbedaan mendasar antara menjadi bagian dari sebuah keputusan dan menjadi orang nan pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Sebagai gubernur, Destry tidak lagi hanya dinilai dari kapasitasnya sebagai teknokrat, tetapi dari kemampuannya menentukan arah lembaga ketika beragam kepentingan bertabrakan.

Karena itu, pencalonan Destry sebaiknya tidak ditempatkan di dalam kerangka sederhana apakah dia figur nan baik alias buruk, pro-pasar alias tidak pro-pasar, teknokrat alias politisi. Penilaian nan lebih substantif adalah apakah dia bisa mengubah modal teknokratis nan sudah dimilikinya menjadi kredibilitas institusional. Jika mampu, pilihan itu dapat menjadi transisi nan relatif mulus bagi BI sekaligus memberikan kepastian kepada pasar bahwa stabilitas moneter tetap menjadi jangkar kebijakan ekonomi. Jika gagal, pengalaman panjang sekalipun tidak bakal cukup.

YANG DIBUTUHKAN

Pada akhirnya, rupiah tidak memerlukan Gubernur BI nan menjanjikan bahwa mata duit bakal selalu menguat. Rupiah memerlukan gubernur nan bisa menciptakan kondisi agar penguatan terjadi lantaran fundamen ekonomi, bukan lantaran intervensi nan mahal dan tidak berkelanjutan. BI juga tidak memerlukan gubernur nan selalu sejalan dengan pemerintah. BI memerlukan gubernur nan bisa bekerja erat dengan pemerintah tanpa kehilangan independensinya.

Indonesia tidak memerlukan bank sentral nan sekadar responsif terhadap tekanan pasar hari ini. Indonesia memerlukan bank sentral nan bisa memandang tekanan hari ini sebagai bagian dari siklus ekonomi nan lebih panjang. Destry mempunyai modal awal untuk menjalankan peran tersebut. Namun, modal awal bukanlah kredibilitas. Kredibilitas kudu dibangun melalui keputusan. Ujian sesungguhnya bukan ketika namanya diajukan Presiden, bukan pula ketika DPR memberikan persetujuan. Ujian sesungguhnya dimulai ketika kepentingan pertumbuhan, kebutuhan fiskal, tekanan nilai tukar, tuntutan pasar, dan mandat stabilitas moneter berjumpa di satu meja. Di situlah seorang teknokrat betul-betul diuji untuk menjadi seorang gubernur bank sentral.