Di Depan Pengusaha Ritel, Airlangga Ungkap Efek Biaya QRIS Dinolkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut kebijakan Bank Indonesia (BI) nan menggratiskan fee alias biaya transaksi QRIS bagi merchant. Menurutnya, kebijakan tersebut membikin pelaku usaha, khususnya merchant, senang.

Airlangga mengatakan, digitalisasi pembayaran menjadi salah satu bagian krusial dalam pengembangan sektor ritel. Dia mencatat penggunaan QRIS sekarang telah menjangkau puluhan juta pengguna dan merchant.

"Kita mendorong perdagangan nan lebih modern, komprehensif, struktural, dan adaptif. Dan kita lihat sistem pembayaran QRIS itu sudah digunakan oleh 65,77 juta pengguna, dan diterima oleh 44,86 juta merchant, alias dengan 96,68 adalah pelaku UMKM," kata Airlangga dalam paparannya saat membuka aktivitas Indonesia Retail Summit and Expo di Swissotel PIK Avenue, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Airlangga kemudian menyinggung kebijakan BI nan membikin biaya transaksi QRIS menjadi nol untuk merchant.

"Kemarin diluncurkan.. saya nggak tahu nih peritel setuju apa nggak, potongan nilai daripada merchantnya itu kemarin oleh BI dinolkan. Jadi untuk QRIS no fee diambil dari merchant. Jadi mungkin merchant semuanya senang, walaupun saya bilang beberapa perihal lain termasuk QRIS, digitalisasi memerlukan investasi terutama untuk safety dan security daripada sistem, nan seterusnya sekarang dibebankan kepada konsumen, bukan kepada merchant," ujarnya.

Menurut Airlangga, digitalisasi pembayaran memang memberikan kemudahan bagi sektor ritel. Namun, di sisi lain, penerapan sistem tersebut juga memerlukan investasi, terutama untuk aspek keamanan dan keselamatan sistem.

Dia mengatakan, perkembangan teknologi menjadi bagian nan tidak terpisahkan dari perkembangan upaya ritel. Menurutnya, pengelolaan stok, permintaan, hingga pilihan peralatan juga semakin memerlukan teknologi.

"Memang jika kita lihat antara offline dan online, itu nan offline kira-kira nilainya sekitar US$125 miliar dan nan online US$61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online. Ini tentunya merupakan kemudahan dari segi teknologi. Dan jika kita lihat ritel di beragam negara itu tidak lepas dari penguasaan teknologi juga untuk pengelolaan stok, demand, maupun pilihan daripada merchandisenya," jelasnya.

Airlangga menilai sektor ritel tetap mempunyai peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Konsumsi rumah tangga pada triwulan II-2026 disebut tetap tumbuh 5,06% dan berkontribusi 53,32% terhadap PDB.

"Kita lihat di triwulan kedua, konsumsi tetap baik di pertumbuhan 5,06% dan konsumsi ini tetap merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Ini merupakan aset Indonesia lantaran ini 53,32% adalah kontribusi terhadap PDB," tutur dia.

Selain itu, Airlangga menyebut indeks kepercayaan konsumen tetap berada di atas 100 dan PMI manufaktur berada di atas 50. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar optimisme pemerintah terhadap perekonomian pada semester II-2026.

"Kemudian juga indeks kepercayaan konsumen tetap di atas 100, dan juga kita memandang beberapa capaian ini termasuk PMI manufaktur nan di atas 50, menunjukkan optimisme kita untuk di semester II-2026 dan per semester I-2026 kemarin pertumbuhan kita adalah 5,45%. Ini pertumbuhan tertinggi di dalam 13 tahun terakhir. Jadi ini kita berterima kasih kepada peritel, kita beri tepuk tangan untuk peritel Indonesia," ucap Airlangga.

Ia pun mendorong sektor ritel terus berkembang dan berkontribusi terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah merilis kebijakan ekspansi Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0%, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2026.

"Hal ini sejalan dengan pilar blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita pemerintah bahwa BI bakal terus mendorong agar semakin bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nan inklusif, efisien, dan berkelanjutan," ungkap Pejabat Gubernur Sementara BI, Destry Damayanti dalam Peluncuran Perluasan MDR QRIS 0% dan Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Ritel di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Ia menilai, di tengah dinamika ekonomi dunia nan tetap dipenuhi ketidakpastian serta tantangan terhadap daya beli masyarakat, diperlukan langkah berbareng dari para stakeholder untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat nan semakin digital telah menuntut sistem pembayaran untuk terus berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan prudent. Hal ini agar sistem pembayaran tersebut bisa menjawab beragam kebutuhan masyarakat nan kemudian akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Menurut dia, sistem pembayaran bukan sekadar sarana transaksi, melainkan merupakan urat nadi aktivitas ekonomi nan menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha, menghubungkan penemuan dengan produktivitas, serta menghubungkan kepercayaan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Oleh lantaran itu, setiap kemajuan sistem pembayaran kudu bermuara pada satu tujuan, ialah kebijakan pro-growth nan memberikan faedah nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional. Berangkat dari semangat tersebut, Bank Indonesia meluncurkan dua kebijakan nan saling lengkapi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong percepatan ekonomi digital," jelasnya.

Kebijakan pertama BI adalah melakukan ekspansi kebijakan MDR QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp 100.000 pada seluruh kategori merchant, sementara MDR QRIS 0% pada kategori upaya mikro (Umi) tetap bertindak untuk transaksi sampai dengan Rp 500.000.

Perluasan MDR QRIS 0% bakal mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini bakal memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku upaya agar faedah ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sehingga dapat mendukung penguatan daya beli masyarakat.

Selain itu, ekspansi MDR QRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi QRIS, memperluas digitalisasi pembayaran di beragam segmen usaha, serta mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan shopping masyarakat.

(dce) [Gambas:Video CNBC]