Didemo Mahasiswa, Farhan Siapkan Ruang Dialog dan Transparansi

Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung saat menggelar unjuk rasa.(MI/BAYU ANGGORO)

PEMERINTAH Kota Bandung diminta segera menuntaskan beragam persoalan nan saat ini tetap terjadi. Beberapa di antaranya menyangkut parkir liar, penambahan ruang terbuka hijau (RTH), hingga keamanan.

Hal ini disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandung saat menggelar unjuk rasa di Balai Kota Bandung, Kamis (27/8). Mereka membawa sejumlah kertas berisi 10 tuntutan nan turut dibagikan kepada masyarakat.

Koordinator tindakan HMI Cabang Bandung, Ghifari, menjelaskan, pihaknya menuntut pemkot segera menuntaskan persoalan itu, termasuk relokasi PKL, persampahan, pengendalian HIV, dan kesejahteraan pembimbing honorer. Tak hanya itu, Kota Bandung pun dihadapkan pada kasus penyalahgunaan narkotika dan revitalisasi pasar tradisional.

Mereka menilai beragam persoalan tersebut mempunyai keterkaitan dengan persoalan nan lebih besar, ialah kemiskinan dan pengangguran.

"Muaranya kemiskinan dan pengangguran. Itu banyak turunannya, mulai dari parkir liar, berujung kepada kesehatan, kejahatan, ruang terbuka hijau, BRT, dan lain-lainnya," tegasnya.

Menurut Ghifari, persoalan tersebut kudu mendapatkan perhatian serius dari Pemkot Bandung lantaran berakibat langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi ini menjadi argumen HMI Cabang Bandung memilih menyampaikan aspirasi melalui tindakan demonstrasi.

Mahasiswa mau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tetap terdapat beragam persoalan nan kudu diselesaikan pemerintah. "Setiap malam masyarakat kudu dihantui dengan begal, kejahatan malam. Setiap malam, setiap siang, setiap pagi masyarakat tetap banyak nan kelaparan, tetap banyak nan tidak bekerja," tambahnya.

Pengurus Cabang HMI Bandung, Ario Dwi Dalam, mengatakan, persoalan RTH menjadi salah satu rumor nan turut diangkat. Selain itu, persoalan PKL juga tidak dapat dilepaskan dari rumor kemiskinan dan pengangguran.

WALI KOTA TEMUI PENDEMO

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemui mereka untuk beraudiensi. Dalam pertemuan tersebut, dia menyatakan keterbukaan untuk berbincang dan membahas persoalan nan dikeluhkan.

Farhan mengatakan ruang perbincangan tersebut perlu dibangun agar perdebatan mengenai kebijakan publik tidak berakhir pada perbedaan pandangan.

"Kalau kita mau berdebat, maka kita bakal berdebat data. Berikutnya kita bakal berdebat interpretasi data. Baru kelak kita bakal berdebat gimana menginterpretasikan info tersebut menjadi pengejawantahan kebijakan-kebijakan publik," tandasnya.

Dia juga membuka kemungkinan pertemuan lanjutan dengan melibatkan OPD terkait. "Jadi biar ruang itu menjadi betul-betul ruang perbincangan nan inklusif, kita saling terbuka."