Dinamika Politik Nasional Menghangat, Eksistensi Organisasi Relawan Kembali Jadi Sorotan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian seiring munculnya perdebatan mengenai arah organisasi relawan politik setelah berakhirnya satu periode pemerintahan.

Kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi politik nasional sekaligus memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap konsentrasi menjalankan agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Aktivis 98 Yulian Paonganan namalain Ongen menyoroti keberadaan Projo nan selama ini dikenal sebagai organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia mempertanyakan konsistensi aktivitas organisasi tersebut setelah pergantian pemerintahan.

Menurut Ongen, organisasi relawan semestinya bisa beralih bentuk secara jelas dan berkontribusi positif bagi kehidupan demokrasi, bukan hanya aktif ketika momentum politik menghangat. “Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen, Rabu (26/8/2026).

Ia menilai gambaran Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membikin golongan itu tetap susah dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan. Menurut dia, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan posisi organisasi relawan dalam lanskap politik setelah pergantian kepemimpinan nasional.

Ongen kemudian menggunakan istilah kabinet gambaran sebagai perumpamaan untuk menggambarkan golongan di luar struktur pemerintahan nan dinilai seolah mempunyai pengaruh terhadap arah politik. “Kalau istilah kabinet gambaran nan dibikin Feri Amsari dan kawan-kawan itu, ya maksudnya hanya perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan organisasi relawan tidak mempunyai posisi umum dalam struktur kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurutnya, pemerintahan kudu tetap melangkah berasas sistem konstitusional dan mandat rakyat.

“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu alias momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.

Ongen juga mengingatkan agar golongan relawan tidak menempatkan diri seolah-olah menjadi penentu arah kekuasaan nasional. Menurut dia, sistem politik Indonesia mempunyai sistem konstitusional nan menempatkan rakyat sebagai pemegang mandat utama.
“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat nan menentukan,” tegasnya.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, dia menilai seluruh komponen politik dan masyarakat sipil semestinya memberikan ruang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat pemerintahan serta agenda pembangunan nasional.

Menurut Ongen, kritik terhadap organisasi relawan juga perlu ditempatkan dalam kerangka penguatan demokrasi. Organisasi nan lahir dari aktivitas masyarakat semestinya dapat menunjukkan konsistensi perjuangan, transparansi sikap, serta kontribusi nyata setelah kontestasi politik berakhir.

“Kalau relawan hanya ramai menjelang pemilu, lampau setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berkuasa bertanya, ini sebenarnya relawan alias kendaraan politik?” pungkasnya. (H-2)