Disiplin Fiskal, Prabowo Hentikan Pengadaan Barang tanpa Koordinasi

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. YouTube Sekretariat Presiden)

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pentingnya disiplin fiskal nan ketat, tidak hanya pada tahap pengesahan anggaran, tetapi hingga eksekusi setiap rupiah APBN. Kepala Negara menginstruksikan penghentian penggunaan anggaran untuk pengadaan peralatan serupa nan dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Prabowo menyoroti ketidakefisienan akibat proses pengadaan nan berulang tanpa koordinasi. Menurutnya, pengadaan dengan spesifikasi nan sama semestinya dihimpun dalam volume besar untuk memperkuat daya tawar negara.

"Kita kudu hentikan APBN digunakan membeli peralatan nan sama tanpa koordinasi," tegasnya.

Berdasarkan info Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan di tingkat pemerintah wilayah telah menunjukkan hasil positif. Efisiensi tercatat mencapai 20,86 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43% pada 2026. Pemerintah berencana memperluas sistem ini secara nasional.

Potensi penghematan dari langkah ini dinilai sangat signifikan. Dengan total shopping pengadaan mencapai sekitar Rp1.200 triliun, penerapan konsolidasi, katalog elektronik, dan perencanaan berbasis info diproyeksikan bisa menghasilkan efisiensi hingga 30%. "Efisiensinya bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Ini bukan nomor nan kecil," ujar Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah bakal memperkuat kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Lembaga ini nantinya bakal mengoordinasikan kebutuhan beragam instansi, melakukan standardisasi spesifikasi barang, dan menyatukan volume kebutuhan agar lebih efisien.

Selain konsolidasi, digitalisasi menjadi pilar utama dalam transformasi ini. Prabowo menekankan bahwa seluruh proses pengadaan kudu dilakukan secara digital guna menjamin transparansi, kejuaraan nan sehat, serta akuntabilitas penggunaan duit rakyat.

Presiden menutup dengan menegaskan bahwa setiap rupiah nan sukses dihemat kudu dialihkan untuk kepentingan langsung masyarakat. Anggaran tersebut bakal difokuskan pada pembangunan ruang kelas, puskesmas, rumah sakit, serta peningkatan kualitas hidup rakyat secara umum. (Z-10)