DPR Tantang Destry Kembalikan Rupiah ke Rp16.500

Ilustrasi(Antara)

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit menantang calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level Rp16.500 per dolar AS.

Level tersebut dinilai sesuai dengan esensial ekonomi Indonesia dan menjadi dugaan nilai tukar nan ditetapkan pemerintah dalam APBN 2026. Tantangan itu disampaikan Dolfie dalam uji kepantasan dan kepatutan alias fit and proper test calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Dolfie mengatakan, sebelumnya BI menyampaikan bahwa nilai tukar nan sesuai dengan esensial ekonomi Indonesia merujuk pada dugaan makro dalam APBN.

"Dalam APBN 2026, dugaan nilai tukar rupiah ditetapkan Rp16.500 per dolar AS," kata Dolfie.

Ia meminta Destry memastikan apakah level Rp16.500 tetap menjadi referensi nilai tukar nan mencerminkan esensial ekonomi Indonesia.

Ia menilai pertanyaan tersebut krusial lantaran nilai tukar rupiah saat ini berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS. Menurutnya, calon Gubernur BI perlu mempunyai strategi untuk mengarahkan rupiah kembali ke level esensial tersebut.

Dolfie kemudian secara langsung menantang Destry untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level Rp16.500 andaikan nantinya terpilih menjadi Gubernur BI.

"Jadi tantangan Ibu adalah mengembalikan rupiah dari Rp17.700 ke Rp16.500," tegasnya.

Selain nilai tukar, Dolfie mempertanyakan kontribusi kebijakan BI terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu berangkaian dengan visi Destry nan mau menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dolfie meminta kontribusi BI terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi dapat diukur secara jelas, termasuk jika pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% pada 2027.

"Berapa sebenarnya kontribusi BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 6%?" kata Dolfie.

Menurut Dolfie, ukuran tersebut krusial agar efektivitas kebijakan dan bauran kebijakan BI dapat dievaluasi. Ia menilai kontribusi bank sentral terhadap pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dijelaskan secara umum.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino mempertanyakan pemisah intervensi BI dalam menjaga rupiah. Ia menyoroti biaya intervensi ketika rupiah mengalami tekanan hingga berada di kisaran Rp17.700 per dolar AS.

"Pada titik mana intervensi BI dianggap terlalu mahal dan tidak efektif?" tanya Harris.

Harris juga meminta Destry menjelaskan pemisah psikologis pelemahan rupiah nan tetap dapat ditoleransi sebelum BI membiarkan sistem pasar bekerja.

Selain nilai tukar, Harris menyoroti keberhasilan BI menjaga inflasi. Ia mempertanyakan seberapa besar pencapaian inflasi selama ini merupakan hasil kebijakan moneter BI dan seberapa besar dipengaruhi nilai pangan serta administered price.

"Berapa persen keberhasilan inflasi nan betul-betul berasal dari kebijakan moneter BI?" ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Destry mengatakan BI tidak dapat serta-merta meningkatkan BI Rate hanya untuk merespons tekanan rupiah. Menurutnya, keputusan tersebut kudu mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi nan tetap berada di bawah potensinya.

"BI tidak bisa meningkatkan BI Rate begitu saja untuk mendukung rupiah," kata Destry.

Destry menjelaskan, BI memilih menggunakan kebijakan pendukung melalui pendalaman pasar duit dan kurs asing, termasuk memberikan insentif serta menekan biaya lindung nilai alias hedging.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong aliran biaya masuk ke pasar domestik. Destry menyebut langkah itu telah membantu meningkatkan inflow ke instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

Terkait sasaran nilai tukar Rp16.500, Destry mengatakan kondisi tersebut tetap berjuntai pada perkembangan ekonomi dan situasi global. BI mempunyai rentang pertumbuhan ekonomi nan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

"Kondisinya tergantung range pertumbuhan dan situasi ekonomi nan terjadi," ujar Destry.

Destry juga menjelaskan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan BI sendirian. Inflasi terdiri atas beberapa komponen nan memerlukan koordinasi antara BI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak mengenai lainnya.

Menurut Destry, inflasi inti atau core inflation nan mencerminkan sisi permintaan mempunyai kontribusi sekitar 65% terhadap inflasi umum. Sementara inflasi pangan berkontribusi sekitar 19% dan administered price sekitar 16%.

"Inflasi tidak bisa dikendalikan BI sendiri, sehingga sinergi sangat dibutuhkan," kata Destry. (E-4)