Efisiensi Anggaran, Pemprov DKI Garansi Layanan Dasar Publik Tetap Aman

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung .(Antara)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan jasa dasar penduduk di tengah langkah efisiensi anggaran. 

Sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga transportasi dipastikan tetap melangkah demi menekan kesenjangan sosial di Ibu Kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menyurutkan pemenuhan hak-hak publik penduduk Jakarta.

“Saya menyampaikan beberapa perihal di antaranya adalah perihal nan berangkaian dengan gimana Jakarta nan sedang membangun ini untuk bisa menyelesaikan transportasinya, persoalan kesehatannya, pendidikannya, dan tentunya masalah-masalah sosial,” ujar Pramono, Sabtu (22/8).

Di bagian pendidikan, keberlanjutan program support sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga program sekolah swasta cuma-cuma bagi family prasejahtera terus diprioritaskan.

TRANSISI PEMBANGUNAN
Selain melanjutkan program support warga, Pemprov DKI Jakarta konsentrasi menyelesaikan sejumlah proyek prasarana warisan pemerintahan sebelumnya. 

Langkah ini mencakup pembongkaran tiang monorel, penataan area Rasuna Said, pembangunan jembatan penghubung Jakarta International Stadium (JIS) ke Ancol, hingga alih kegunaan lahan Sumber Waras.

“Jadi Sumber Waras bakal menjadi rumah sakit internasional dan saya sudah menyampaikan pada pemerintah pusat, mudah-mudahan ini segera bisa kita groundbreaking pada bulan-bulan ke depan ini,” tegas Pramono.

KONEKTIVITAS TRANSPORTASI
Pada sektor transportasi, ekspansi integrasi moda umum terus dikejar. Pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai sekarang telah selesai dan dijadwalkan resmi beraksi pada 26 Agustus 2026. 

Tahap berikutnya bakal melanjutkan rute hingga Dukuh Atas untuk memperluas daya jangkau armada massal.

“Konektivitas transportasi publik di Jakarta sekarang sudah mencapai 93%,” kata Pramono.

Gubernur mengimbau penduduk untuk semakin aktif memanfaatkannya demi menekan nomor kemacetan dan polusi udara. 

Guna menopang pembiayaan seluruh proyek prasarana tersebut tanpa membebani APBD, Pemprov DKI mengoptimalkan skema pembiayaan imajinatif (creative financing), termasuk memanfaatkan biaya tanggungjawab koefisien lantai gedung (KLB).

Tak hanya pembangunan fisik, Pramono mengapresiasi partisipasi komponen masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mendukung pengelolaan lingkungan, seperti aktivitas memilah sampah dari sumbernya. (Ant/P-2)