Epidemiolog UGM Nilai Perpanjangan PPKM Darurat Sudah Tepat

  • Whatsapp

Jakarta: Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menilai keputusan pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali hingga Minggu, 25 Juli sudah tepat. Semua kalangan masyarakat diajak mendukung keputusan tersebut, agar kasus covid-19 bisa turun sesuai target.
 
Ia menambahkan PPKM Darurat jilid pertama pada 3-20 Juli, belum berhasil menurunkan kasus harian. Pemerintah sendiri menargetkan PPKM Darurat bisa menurunkan kasus covid-19 hingga menjadi 10 ribu per hari.
 
“Kalau belum turun, kan harus diperpanjang. Kalau memang mau turun sampai targetnya 10 ribu kasus covid-19 harian,” kata Riris melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Juli 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Riris mengatakan, PPKM Darurat jilid pertama belum berdampak siginifikan karena masih banyak masyarakat belum membatasi aktivitas. Dia pun menyarankan agar sebagian besar atau 70 persen masyarakat tetap di rumah masing-masing selama PPKM Darurat. “Itu baru kemudian akan ada penurunan signifikan,” ujarnya.
 
Baca: Perpanjangan PPKM Darurat, Zona Kuning dan Hijau Boleh PTM Terbatas
 
Menurut dia, sebagian masyarakat resisten dengan PPKM Darurat dengan menganggap kebijakan itu tidak efektif. Pandangan seperti itu harus diubah agar PPKM Darurat berhasil menurunkan kasus harian covid-19. “Padahal bukan PPKM-nya yang tidak efektif,” tuturnya.
 
Ia berpendapat PPKM Darurat tidak berjalan sesuai rencana karena pemerintah daerah belum berani memaksa warga tinggal di rumah masing masing. Menurut dia, pemerintah perlu menegakkan aturan secara konsisten. Riris menilai aturan PPKM Darurat yang pemerintah pusat buat sudah sangat jelas, sehingga seharusnya pemerintah daerah tidak bingung lagi menegakkannya.
 
“Harus dipastikan orang-orang tinggal di rumah, tidak kemudian pergi ke tempat lain. Di luar negeri lockdown, orang tinggal di rumah, mereka benar-benar tinggal di rumah. Masalah penegakan aturan, bagaimana itu bisa benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
 
Baca: PPKM Level 4, Sektor Pendidikan 100% Daring
 
Riris mengatakan sanksi denda layak bagi pelanggar PPKM Darurat. Negara lain pun menerapkan sanksi denda agar kebijakan pembatasan masyarakat efektif. Namun, jangan sampai petugas di lapangan bermain-main dengan sanksi denda karena itu bisa jadi masalah baru.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan untuk melanjutkan PPKM darurat hingga 25 Juli dan akan melakukan pembukaan secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
 
“Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan maka 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa, 20 Juli 2021.
 
(AGA)

Pos terkait