Evita: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Buka Lapangan Kerja dan Gerakkan UMKM

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti polemik antara Kementerian Pariwisata dengan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai usulan penambahan negara bebas visa kunjungan dalam rangka mendukung pariwisata Tanah Air. Menurut Evita, kebijakan bebas visa dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menggerakan banyak sektor perekonomian.

“Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) merupakan salah satu instrumen krusial untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan dunia nan semakin kompetitif,” ujar Evita, Sabtu (27/6/2026).

Baca juga: Evita DPR Soroti Ruwetnya Industri Tekstil Nasional

Adapun usulan penambahan negara bebas visa disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.

Menpar mengusulkan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dengan formula 8+1 untuk negara dan wilayah teritori potensial nan meliputi Asia Timur & Selatan (Jepang, Korea Selatan, dan India), Oseania (Australia dan Selandia Baru), Eropa Timur & Asia Tengah (Belarusia dan Kazakhstan).

Kemudian juga negara teritori unik ialah Makau, dengan skema akomodasi ekspansi (+1) bagi pemegang status permanent resident alias izin tinggal tetap Singapura.

Usulan tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Jendral (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko nan meminta agar wacana penambahan negara bebas visa kunjungan dikaji ulang demi mencegah masuknya visitor nan tidak berkualitas.

Dirjen Imigrasi juga menyebut kebijakan nan sama sudah pernah dilakukan pada 2015 hingga 2024 untuk 165 negara, namun tidak berakibat signifikan pada penambahan devisa kepada negara.

Terkait perihal tersebut, Evita menilai kebijakan ini tidak semestinya dipahami sebagai pertentangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan, melainkan sebagai upaya menghadirkan keseimbangan antara kedua sektor itu.