Forum Ulama Tolak 'Serangan Fajar' dalam Muktamar ke-35 NU

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Ketua FUN KH Mujib Qulyubi menegaskan halaqah bermaksud untuk menyatukan komitmen berbareng para pengurus syuriyah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren agar Muktamar besok mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak risywah.

“Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang, eh sekarang nan terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam penyelenggaraan ditengarahi banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket komplit dari lembaga luar adalah bukti penyimpangan nyata,” ujar Kiai Mujib melalui keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma’arif mengatakan, ishlah nan beberapa waktu lampau berjalan antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanyalah lips service. “Ishlah itu hanya formalistik, di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan berbareng dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya,” ujar KH Samsul.

Sementara itu, KH Adnan Anwar menekankan agar calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian. “Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan sasaran setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan era Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya,” ujar Adnan.

Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi mengatakan dalam kriteria AHWA, jika ada nan paling alim, maka didahulukan nan paling berilmu dan paling tertib pendidikannya. "Pilihannya hanya Kiai Said, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan melangkah baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah krusial seperti saat ini,” ujarnya.

“Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali. Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi nan tidak semestinya dinormalisasi oleh para muktamirin,” ujar KH Abdul Manan Ghoni, tokoh NU nan juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) nan turut datang dalam halaqah.  

Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh komponen NU, terutama para ustad sepuh, pengurus di beragam tingkatan, dan penduduk nahdliyin secara umum, kudu berani bersikap tegas menolak segala corak komersialisasi bunyi dan stempel organisasi. 

Forum mendorong adanya kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali pada Niat Dasar (Tajdidun Niyat): mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian (khidmah), bukan jalan mencari untung finansial sesaat. (H-2)