Fraksi NasDem DKI Pertanyakan Urgensi Sanksi Pidana Pelanggar Prokes

  • Whatsapp

Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mempertanyakan urgensi penerapan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Sanksi pidana akan diatur melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.
 
“Polri itu bisa melakukan penegakan terkait dengan protokol kesehatan. Apakah harus ditambahkan dengan bumbu-bumbu ini di dalam perda kita?” kata Wibi dalam rapat virtual Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kamis, 22 Juli 2021.
 
Menurut dia, pengenaan sanksi sudah diatur lewat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ia mencontohkan pelanggaran prokes oleh Rizieq Shihab.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

“Bapak Habib Rizieq di situ, dalam dakwaannya, juga masuk dalam masuk dalam UU Karantina (Kesehatan),” ujar Wibi.
 
Baca: Wagub DKI: Adang Laju Penularan Covid-19 dari Hulu
 
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta ini menilai Perda Nomor 2 Tahun 2020 sudah sempurna. Aturan itu disebut telah disusun dengan pendekatan humanis.
 
“Bahwa Presiden (Joko Widodo) sudah mengarahkan kita lebih humanis, ya kita lakukan cara-cara humanis,” ucap Wibi.
 
Perubahan terhadap beleid itu dikhawatirkan membuat publik semakin tertekan. Pasalnya, ada penggunaan diksi pidana.
 
“Ini yang menjadi pemikiran saya dan batin saya sedikit agak menolak untuk bisa menerima itu di tengah kondisi seperti ini,” kata Wibi.
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020. Lewat aturan itu, pelanggar yang mengulangi kesalahan, seperti tidak memakai masker, akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp500 ribu. 
 
Sementara itu, pelaku usaha yang terus membandel akan dijatuhi pidana penjara tiga bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Perubahan aturan itu dirancang untuk memberikan efek jera bagi pelanggar prokes.
 
“Prinsip ultimum remedium diterapkan ketika sanksi administratif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar prokes,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) di Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021.
 
(OGI)

Pos terkait