Gubernur Pramono: JPO tanpa Tangga di Gedung DPR yang Bangun PUPR

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut JPO tanpa tangga di depan Gedung DPR dibangun PUPR. Pemprov bakal bongkar JPO nan tak lagi difungsikan.(Tangkapan layar)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan penjelasan mengenai kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung DPR RI, Senayan, nan tidak mempunyai akses tangga. Pramono menyebut akomodasi tersebut awalnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“JPO nan ada di Senayan itu adalah JPO nan dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Meski dibangun oleh kementerian, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk merawat seluruh JPO nan tetap dibutuhkan masyarakat. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah wilayah dalam menyediakan akomodasi publik nan layak.

“Bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO nan tetap bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya,” tegas politisi tersebut.

Namun, Pramono juga mengungkapkan rencana untuk melakukan pertimbangan terhadap keberadaan JPO di seluruh ibu kota. Pemprov DKI Jakarta berencana menarik alias membongkar JPO nan dinilai sudah tidak lagi difungsikan alias tidak dibutuhkan oleh warga.

“Kalau memang sudah tidak difungsikan, terutama nan dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri, pasti bakal kami tarik (bongkar),” katanya.

Sebagai contoh, dia menyebut JPO di Jalan HR Rasuna Said nan sempat menjadi sorotan publik. Keputusan untuk membongkar JPO tersebut diambil setelah Pramono melakukan tinjauan langsung ke lapangan dan mendapati akomodasi itu sudah tidak lagi efektif.

“Termasuk JPO nan kemarin love and hate di Rasuna Said. Begitu saya lihat langsung, rupanya JPO itu sudah tidak diperlukan. Keputusan itu tidak bakal bisa saya ambil jika tidak memandang langsung kondisinya,” pungkas Pramono. (Ant/I-1)