Hampir Rp4.000 Triliun, APBN Harus Dirasakan Rakyat

Ilustrasi rakyat.(dok.MI)

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan, anggaran pendapatan dan shopping negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka, melainkan pilihan politik tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa nan diprioritaskan, dan faedah apa nan kudu dirasakan rakyat.

Puan mengatakan, besaran APBN terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2000, APBN tercatat sebesar Rp197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, angkanya meningkat menjadi Rp1.126 triliun, alias shopping negara naik nyaris enam kali lipat.

Sementara pada 2026, besaran APBN telah mencapai Rp3.842 triliun alias nyaris 20 kali lipat dibandingkan 2000. Angka tersebut diperkirakan kembali meningkat pada 2027 dan mendekati Rp4.000 triliun.

"APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, dan faedah apa nan kudu dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Penyampaian RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8).

Menurut Puan, besarnya anggaran negara memang menunjukkan kapabilitas fiskal nan semakin besar. Namun, bagi masyarakat, ukuran tersebut tidak bakal berfaedah andaikan belum bisa menjawab persoalan dan kebutuhan mereka.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita nan pernah memandang banyaknya duit sebesar nyaris Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, apalagi sangat besar," ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Namun, lanjut Puan, bagi seorang petani nan menunggu hasil panen, anak nan mau mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, masyarakat kurang bisa nan memerlukan pelayanan kesehatan, maupun pencari kerja nan mau menghidupi keluarganya, besarnya APBN tidak bakal berarti andaikan belum bisa menjawab angan mereka.

"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran nan dapat dibelanjakan. APBN kudu dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi angan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat nan dapat diubah menjadi lebih baik," tegasnya.

Puan mengatakan, tema kebijakan fiskal 2027, ialah Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat, kudu dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Karena itu, beragam Program Kerja Prioritas Nasional 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, prasarana dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, kudu dijalankan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

Dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027, DPR RI menekankan sejumlah hal. Pertama, pendapatan negara kudu dihimpun secara setara tanpa melemahkan daya beli masyarakat maupun keberlangsungan bumi usaha. Negara perlu mengoptimalkan penerimaan, tetapi tetap memastikan pembagian beban nan adil. "Kedua, shopping negara kudu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," tegas Puan.

Ketiga, defisit dan utang kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu mempertimbangkan manfaat, risiko, serta beban nan bakal ditanggung oleh generasi mendatang. Kebijakan fiskal hari ini, kata Puan, tidak boleh meninggalkan beban nan tidak setara bagi generasi berikutnya.

Keempat, transfer ke wilayah kudu betul-betul memperkuat pelayanan publik, mendorong perekonomian lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Puan menegaskan, APBN pada akhirnya bukan sekadar nomor dan daftar program. Rakyat, katanya, memandang nan paling krusial bukan seberapa besar nomor dalam APBN, melainkan seberapa besar anggaran tersebut bisa membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

"Ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran bisa membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," ucapnya. (Ins/P-3)