Huawei dan ZTE dilarang di India

  • Whatsapp

Lantaran hubungan yang memburuk, pemerintah India telah melarang banyak aplikasi dari Tiongkok, bersama dengan larangan nasional untuk produk-produk Tiongkok tertentu.

Dengan meningkatnya ketegangan perbatasan antara India dan Tiongkok, hubungan perdagangan kedua negara itu juga terkena dampak negatif. Sekarang, pembuat peralatan jaringan asal Tiongkok Huawei dan ZTE telah dilarang dari portal pemerintah berbasis telekomunikasi baru di India.

Lantaran hubungan yang memburuk, pemerintah India telah melarang banyak aplikasi dari Tiongkok, bersama dengan larangan nasional untuk produk-produk Tiongkok tertentu. Selain itu, perusahaan elektronik konsumen dari Tiongkok juga menghadapi reaksi balik karena sentimen anti Tiongkok di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, India mengeluarkan pembuat peralatan telekomunikasi Huawei dan ZTE dari daftar operator telekomunikasi terpercaya yang dirilis awal tahun ini.

Sektor telekomunikasi India telah menyaksikan tingginya impor produk dan komponen dari Tiongkok karena harganya relatif lebih terjangkau, sebagaimana laporan TelecomTalk. Dengan demikian, Arahan Keamanan Nasional telah diterapkan untuk memeriksa sektor telekomunikasi dan penggunaan peralatan Tiongkok. Saat ini, operator seperti Reliance Jio, Bahrti Airtel, dan Vodafone Idea bekerja sama dengan merek internasional seperti Nokia, Ericsson, Cisco, dan lainnya.

Dilansir dari Gizmochina (23/6), pemerintah India bahkan meluncurkan portal produk telekomunikasi terpercaya juga. Ini hadir untuk menawarkan izin ke produk telekomunikasi terpercaya yang digunakan oleh operator negara itu.

Portal ini secara resmi diluncurkan pada 15 Juni, dan akan meminta operator telekomunikasi untuk menentukan produk yang ingin mereka beli dan juga menyebutkan perusahaan sumber komponennya. Jika sebuah perusahaan berusaha untuk mendapatkan peralatan dari vendor Tiongkok, mereka harus memenuhi semua persyaratan di portal atas nama pembuat peralatan Tiongkok dan akan menghadapi pengawasan yang cermat dari Sekretariat Dewan Keamanan Nasional.

Pos terkait