IKPI Desak Reformasi Fiskal, Soroti Mutasi Pejabat Daerah hingga RUU Transaksi Tunai

Ketua IKPI Vaudi Starworld.(Dok IKPI)

KETUA Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld mendesak pemerintah mempercepat reformasi fiskal untuk mendongkrak penerimaan negara dan daerah.

Ia menilai optimasi pajak daerah, pembatasan transaksi tunai, hingga pembenahan tata kelola aparatur pengelola pendapatan daerah menjadi langkah nan perlu segera dievaluasi.

Menurut Vaudy, salah satu persoalan nan menghalang optimasi pendapatan wilayah adalah tingginya rotasi aparatur di dinas nan mengelola pajak dan retribusi.

Akibatnya, pegawai nan sudah mendapatkan training perpajakan justru dipindahkan ke dinas lain sehingga kompetensi nan telah dibangun tidak berkelanjutan.

“Di pemerintah daerah, setelah orang dilatih justru dipindahkan ke dinas lain. Akhirnya masuk orang baru dan proses pembelajaran dimulai lagi. Ini nan perlu dievaluasi,” kata Vaudy di Jakarta, Minggu (23/8).

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nan tetap mempertahankan spesialisasi pegawainya meski terjadi mutasi jabatan.

Selain itu, Vaudy kembali mendorong percepatan pembahasan dua rancangan undang-undang nan sudah lama masuk Program Legislasi Nasional, ialah RUU Redenominasi Rupiah dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.

Menurutnya, pembatasan transaksi tunai, misalnya untuk transaksi di atas Rp100 juta alias Rp200 juta, dapat memperluas transaksi nan tercatat dalam sistem finansial sehingga meningkatkan transparansi ekonomi dan memperkuat pedoman penerimaan negara.

“Banyak negara sudah menerapkan pembatasan transaksi tunai. Mengapa kita tetap berakhir di tahap RUU?” ujarnya.

Ia juga menilai kepercayaan masyarakat terhadap pajak kudu dibangun melalui pengelolaan APBN nan tepat sasaran. Menurutnya, wajib pajak bakal lebih terdorong memenuhi kewajibannya andaikan dapat memandang penggunaan penerimaan negara nan akuntabel melalui realisasi APBN.

Lomba Karya Tulis Perpajakan

Di sisi lain, Vaudy mengungkapkan bahwa IKPI untuk pertama kalinya menggelar Call for Paper dalam rangka HUT ke-61 organisasi tersebut sebagai wadah menghadirkan pendapat orisinal bagi pemerintah maupun asosiasi.

Kompetisi itu sukses menghimpun 252 karya ilmiah dari kategori perorangan dan tim, nan seluruhnya diseleksi oleh majelis juri untuk mencari rekomendasi kebijakan nan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perpajakan nasional. (E-4)