Iran Buka Pintu Damai dengan AS, Pezeshkian Ungkap Syaratnya

Presiden Iran Masoud Pezeshkian di Teheran, Iran, Rabu (15/4/2026).(Xinhua/Shadati)

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menilai saat ini merupakan momentum terbaik bagi Teheran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan persatuan dan kekuatan Iran pascakonflik menjadi modal utama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam konvensi pers keduanya sejak menjabat pada Sabtu (8/8). Menurutnya, kondisi domestik Iran nan tetap solid membuka kesempatan besar bagi pemerintah untuk mendorong penyelesaian beragam persoalan nan tetap tersisa dengan Washington.

"Ketika orang berbincang tentang mencapai kesepakatan, saya percaya sekarang adalah waktu terbaik lantaran negara ini tetap bersatu, kuat, dan kompak. Sejauh nan saya ketahui, Iran dianggap telah keluar dari perang dan bentrok ini sebagai pihak nan menang dan kuat," ujar Pezeshkian.

Ia menekankan bahwa bentrok bersenjata tidak bakal bisa menyelesaikan seluruh perselisihan antara kedua negara. Oleh lantaran itu, pemerintahannya tetap berkomitmen mewujudkan perdamaian berasas nota kesepahaman nan telah disepakati pada Juni lalu. Namun, dia memberikan syarat agar AS bersedia meninggalkan sikap saling tidak percaya nan selama ini menghalang hubungan bilateral.

Meski membuka ruang dialog, Pezeshkian tetap melontarkan kritik tajam terhadap Washington. Mengutip instansi buletin resmi IRNA, dia menegaskan bahwa diplomasi tidak mengubah pandangan dasar Teheran terhadap Amerika Serikat nan dia sebut sebagai negara kolonialis.

"AS adalah negara kolonialis, AS adalah negara kriminal, dan Republik Islam tetaplah Republik Islam. Tidak ada keraguan mengenai perihal itu," tegasnya. Ia menambahkan bahwa jalur diplomasi justru menjadi instrumen nan memaksa AS untuk kembali ke meja perundingan.

Menutup pernyataannya, Pezeshkian menepis kekhawatiran bahwa nota kesepahaman tersebut bakal merugikan kepentingan nasional. Ia menjamin tidak ada satu pun klausul dalam arsip tersebut nan mengharuskan Iran menyerahkan posisi politik alias hak-hak rakyatnya kepada pihak asing. (Middle East Monitor/Fer/I-1)