Iran dan Oman Sepakati Rute Baru Selat Hormuz

Selat Hormuz(Planet Labs PBC / AFP)

PRESIDEN Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa pemerintahannya telah menyepakati rute pelayaran baru di Selat Hormuz berbareng Oman. Teheran menegaskan kesiapannya untuk membuka kembali jalur pelayaran vital internasional tersebut andaikan Amerika Serikat (AS) mematuhi dan memenuhi seluruh komitmennya dalam Memorandum Islamabad nan ditandatangani pada Juni lalu.

"Kami telah menyepakati rute pelayaran melalui Hormuz dengan Oman, dan jika AS memenuhi komitmennya berasas nota kesepahaman tersebut, kami bakal membuka selat itu," tegas Pezeshkian sebagaimana dikutip instansi buletin IRNA, Jumat (28/8/2026). Rencana rute pelayaran ini dilaporkan telah disampaikan secara resmi kepada Pemimpin Tertinggi Iran.

Pezeshkian menjelaskan bahwa pembukaan penuh Selat Hormuz sangat berjuntai pada iktikad baik Washington dalam menjalankan poin-poin kesepakatan.

"Jika AS memenuhi komitmennya mengenai pencabutan hukuman dan blokade, pelepasan aset, dimulainya investasi, serta pengakhiran perang di Lebanon, kami juga bakal membuka Selat Hormuz. Sejauh perkembangan pembicaraan nan ada, pihak AS juga mengakui bahwa kita kudu kembali pada nota kesepahaman tersebut," ujarnya.

Pezeshkian mengungkapkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran telah mencapai konsensus nan sangat solid mengenai kesepakatan ini, di mana 12 dari 13 anggotanya memberikan bunyi mendukung.

Sebelum nota kesepahaman mengalami kebuntuan pada bulan lampau akibat ketidakpatuhan AS, Pezeshkian mencatat hukuman di sektor perbankan serta petrokimia sempat dicabut. Selama masa berlakunya kesepakatan awal tersebut, Iran sukses mengekspor nyaris 90 juta barel minyak.

Selain itu, negosiasi pencairan biaya Iran nan dibekukan telah dimulai, berbarengan dengan persiapan skema investasi skala besar senilai 300 miliar Dolar AS (sekira Rp5.327 triliun). Iran juga telah menggelar pembahasan intensif berbareng Qatar dan Uni Emirat Arab mengenai proyek investasi tersebut, meski Pezeshkian menegaskan proyek-proyek ini tidak bakal bisa melangkah jika bentrok militer terus berlangsung.

Konflik nan berkepanjangan dan kegagalan penerapan MoU ber akibat signifikan pada perekonomian Iran. Pezeshkian membeberkan bahwa volume ekspor dan impor negara tersebut mengalami penurunan drastis antara 25 persen hingga 35 persen.

Padahal, berasas kerangka awal perpanjangan gencatan senjata pada April, AS dan Iran setuju untuk secara berjenjang mengembalikan lampau lintas pelayaran di Selat Hormuz ke tingkat normal sebelum perang (yang dimulai sejak Februari), sembari merundingkan penyelesaian diplomatik akhir.

Di samping rumor geopolitik luar negeri, Pezeshkian menyoroti tekanan daya berat nan dialami domestik akibat prasarana nasional nan terdampak konflik.

"Kita sedang dalam keadaan perang. Pertama, kita kudu memahami bahwa kita sedang berperang. Jalur transportasi terblokir, barang-barang tidak masuk, dan pendapatan negara menurun. Bensin adalah salah satu dari barang-barang tersebut," tutur Pezeshkian.

Terkait dengan kebijakan bahan bakar, Presiden Iran membantah tegas rumor nan menyebut nilai bensin bakal melonjak hingga 50.000 toman per liter. Ia meluruskan bahwa pemerintah belum menetapkan besaran alias agenda penyesuaian harga, dan satu-satunya skema nan sedang dikaji adalah pengenaan tarif kuota ketiga bagi konsumsi berlebih.

"Tarif nan diusulkan untuk kuota ketiga ini adalah sekitar 10.000 toman. Rumor mengenai nilai 50.000 toman tidaklah benar," jelasnya, seraya menekankan bahwa langkah ini tetap memerlukan konsultasi berbareng lembaga yudikatif dan parlemen.

Sebagai solusi jangka panjang dalam masa darurat perang ini, pemerintah Iran mempertimbangkan sejumlah kebijakan taktis, meliputi penerapan sistem kerja jarak jauh (work from home), ekspansi jasa serta elektrifikasi taksi dan sepeda motor, hingga pengetatan standar efisiensi bahan bakar kendaraan guna menekan beban konsumsi nasional. (Ant/Anadolu/P-4)