Jaksa Agung Harap Pokja Akses Keadilan Dekat dengan Masyarakat

  • Whatsapp

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin mengapresiasi pembentukan Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan (Pokja Akses Keadilan). Pokja yang dibentuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum itu diharapkan dekat dengan masyarakat.
 
“Sehingga kejaksaan dapat lebih mengakomodasi isu-isu keadilan yang disuarakan masyarakat dalam penegakan hukum,” kata Burhanuddin dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 Tahun 2021 secara virtual, Kamis, 22 Juli 2021.
 
Pokja Akses Keadilan dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 166 Tahun 2021 dan terbitnya Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Pedoman Perkara Narkotika).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Dasar hukum tersebut merupakan kelanjutan dari penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian bagian dari pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Nasional.
 
“Pokja Akses Keadilan akan mengoptimalisasi pemenuhan akses terhadap keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penerapan pendekatan keadilan restoratif,” papar Burhanuddin.
 
(Baca: Jaksa Agung: Pembangunan Ekonomi Kokoh Bila Ditopang Hukum yang Kuat)
 
Pokja juga menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi. Burhanuddin meminta pokja segera menyusun dan menyempurnakan kebijakan kejaksaan di bidang akses terhadap keadilan.
 
“Keadilan adalah hak masyarakat dan kita memiliki kewajiban untuk mewujudkannya secara profesional dan proporsional dalam bingkai hati nurani,” tutur Burhanuddin.
 
Burhanuddin juga berharap Pedoman Perkara Narkotika mengoptimalisasi penegakan hukum yang adil dan berkualitas. Terutama dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.
 
“Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika hendaknya tidak hanya memperhatikan kecepatan, tetapi juga kecermatan dan yang meliputi ketepatan dan ketelitian pada setiap tahap penanganan perkaranya,” ujar dia.
 
Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika, kata Burhanuddin, mesti disusun dengan pendekatan khusus. Kemudian mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional.
 
“Dengan pendekatan semacam ini diharapkan tuntutan pidana perkara tindak pidana narkotika dapat memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,” ucap dia.
 
(REN)

Pos terkait