Kadin Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027

ilustrasi pertumbuhan ekonomi 6 persen.(MI)

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/8).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menilai agenda pemerintah tersebut menunjukkan komitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.

Menurut Anindya, bumi upaya siap mendukung agenda tersebut melalui semangat Indonesia Incorporated nan memperkuat kerjasama pemerintah, bumi usaha, BUMN, Danantara, pemerintah daerah, UMKM, perguruan tinggi, pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kadin Indonesia siap bergotong royong berbareng pemerintah. Semangat kita adalah Indonesia Incorporated. Pemerintah dan bumi upaya bukan melangkah sendiri-sendiri, tetapi menjadi mitra strategis untuk mencapai tujuan nan sama: investasi semakin mudah, bumi upaya berkembang dan semakin banyak pekerjaan berbobot tercipta,” kata Anindya.

Kadin menilai salah satu modal krusial untuk mencapai sasaran pertumbuhan tersebut adalah terjaganya esensial ekonomi Indonesia. Presiden menyampaikan S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 mempertahankan ranking angsuran Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade.

Kepercayaan tersebut, kata Anindya, perlu diterjemahkan menjadi investasi riil. Stabilitas makroekonomi kudu diikuti kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, biaya logistik nan kompetitif, dan pelayanan investasi nan semakin baik.

“Bagi bumi usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia mempunyai esensial nan baik dan prospek jangka panjang nan menjanjikan,” ujarnya.

Kadin juga menyoroti Rancangan APBN 2027 dengan shopping negara Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40% terhadap PDB.

Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9%, nilai minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610 ribu barel per hari, serta lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Anindya menilai besarnya shopping negara kudu bisa menciptakan pengaruh pengganda terhadap perekonomian dan menarik investasi swasta. “Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi nan sangat besar. Tantangannya adalah gimana setiap rupiah APBN bisa menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta acapkali lipat,” katanya.

Kadin mendorong proyek-proyek pemerintah nan mempunyai kepantasan ekonomi dikembangkan melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta. Dengan demikian, ruang fiskal dapat lebih diarahkan pada pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta sektor nan belum dapat dibiayai secara komersial.

Dunia upaya juga mendukung delapan program prioritas nasional nan menjadi konsentrasi RAPBN 2027, ialah kemandirian pangan; daya dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

“ Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah lantaran seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. nan perlu kita bangun adalah pengaruh pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin aktivitas ekonomi,” ujar Anindya.

Kadin turut menyambut rencana pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa nan diproyeksikan berjalan 15-20 tahun dan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Anindya menilai proyek tersebut bukan sekadar pembangunan tanggul laut, tetapi juga berangkaian dengan perlindungan area ekonomi dan industri, penyediaan air bersih, konektivitas, serta perlindungan jutaan masyarakat nan tinggal di area Pantura.

“Kadin mendukung keberanian pemerintah memulai Giant Sea Wall. Ini adalah proyek lintas generasi. nan dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional,” katanya.

Kadin juga mendukung rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) nan bakal dimulai di Jakarta dan dikembangkan ke Bali. Pusat finansial tersebut diharapkan menjadi wadah bagi aktivitas perbankan, asuransi, pasar modal, fintech, bursa karbon, bullion, finansial syariah, family office, hingga manajemen investasi.

“Selama ini terdapat transaksi dengan underlying assets Indonesia, tetapi pembiayaan alias penyelesaian transaksinya dilakukan di luar negeri. PFII memberikan kesempatan untuk membawa lebih banyak aktivitas berbobot tambah itu ke Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Kadin mendukung pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nan ditargetkan beraksi mulai 1 Januari 2027. Bursa tersebut dinilai krusial untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan nilai komoditas strategis di pasar global.

“Kalau Indonesia mempunyai pangsa produksi nan besar, Indonesia juga kudu mempunyai price discovery mechanism nan kredibel. Kita tidak cukup menjadi produsen. Indonesia kudu naik kelas dalam rantai nilai perdagangan dunia,” tegas Anindya.

Kadin juga mengapresiasi rencana pemerintah merenovasi 10 ribu puskesmas di 7.280 kecamatan dan memperbaiki 514 laboratorium kesehatan masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah nan memerlukan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029.

Menurut Anindya, investasi pada pendidikan dan kesehatan bakal menentukan kualitas sumber daya manusia sekaligus produktivitas ekonomi dalam jangka panjang. “Infrastruktur terpenting suatu negara bukan hanya jalan, pelabuhan dan bandara. Manusia adalah prasarana utama pembangunan. Sekolah nan baik dan pelayanan kesehatan nan baik bakal menentukan produktivitas Indonesia dalam puluhan tahun mendatang,” katanya.

Di sisi lain, Kadin mendukung rencana pemerintah melibatkan swasta dalam pemanfaatan aset negara dan BUMN nan belum optimal. Skema kerja sama tersebut dinilai dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa menghilangkan kepemilikan strategis negara.

“Aset negara jangan dibiarkan tidur ketika masyarakat memerlukan pekerjaan dan Indonesia memerlukan investasi. Kalau sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa negara kehilangan kepemilikan strategisnya, ini dapat menciptakan win-win solution,” ujar Anindya.

Kadin juga menyambut usulan kebangsaan dobel secara terbatas bagi diaspora dengan talenta spesial nan dinilai dapat memberikan kontribusi strategis bagi Indonesia.

“Kompetisi antarnegara hari ini bukan hanya kejuaraan mendapatkan modal, tetapi juga kejuaraan mendapatkan the best brains and the best talents. Indonesia mempunyai diaspora luar biasa dan kita kudu membikin mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia,” katanya.

Dalam transformasi ekonomi, Kadin menilai Danantara Indonesia dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mempunyai peran strategis sebagai katalis investasi dan industrialisasi.

Danantara diharapkan dapat mendorong proyek-proyek dengan multiplier effect tinggi, antara lain hilirisasi, energi, infrastruktur, manufaktur maju, ketahanan pangan, dan teknologi. Sementara DSI diharapkan memperkuat tata kelola sumber daya dan transaksi ekspor, termasuk mengurangi praktik under-invoicing dan transfer pricing nan berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Kadin mendukung Danantara menjadi katalis, bukan bekerja sendirian. Kalau satu rupiah modal Danantara dapat menarik beberapa rupiah investasi swasta domestik maupun asing, daya ungkitnya terhadap perekonomian bakal sangat besar,” kata Anindya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan penyederhanaan birokrasi dalam penyelenggaraan agenda tersebut. “Prinsipnya adalah more transparency, less bureaucracy. Kekayaan Indonesia kudu menjadi modal Indonesia. Modal menjadi investasi, investasi membangun industri, industri menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat Indonesia Incorporated nan mau kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Kadin berpandangan, keberhasilan sasaran pertumbuhan ekonomi 6% tidak semata-mata diukur dari besaran pertumbuhan, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Investasi nan masuk kudu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, menurunkan kemiskinan, dan mempersempit kesenjangan sosial. (Fal/P-3)