Kantor Maruarar Mau Bangun 60.000 Rusun Buat Warga Miskin-TNI/Polri

3 minggu yang lalu 15

Jakarta, CNBC Indonesia - Ambisi pemerintah memperluas penyediaan kediaman vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri hingga kalangan pendidikan tetap menghadapi tantangan pendanaan.

Secara gabungan, kebutuhan pembangunan rumah susun nan diajukan Ditjen Perumahan Perkotaan dan Ditjen Perumahan Perdesaan mencapai 568 tower dengan total lebih dari 60.000 unit. Namun dalam pagu sugestif 2027, anggaran nan tersedia jauh dari cukup.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati mengatakan pihaknya mengusulkan pembangunan 412 tower rumah susun dengan total sekitar 50.000 unit pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi kebutuhan kediaman di area perkotaan nan terus meningkat.

"Kami mengusulkan untuk bisa mengalokasikan 412 tower dengan total unit 50.000 dengan total kebutuhan anggaran Rp36,6 triliun," kata Sri Haryati dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi V DPR RI, Kamis (25/6/2026).

Kebutuhan tersebut mencakup beragam tipologi gedung mulai dari rumah susun 4 lantai hingga 18 lantai nan disesuaikan dengan karakter kebutuhan di masing-masing wilayah perkotaan. Namun alokasi anggaran nan tersedia saat ini tetap jauh dari memadai untuk mendukung sasaran tersebut.

"Pagu sugestif kami sebesar Rp2,78 triliun sementara kebutuhan kami sebesar Rp38,7 triliun sehingga terdapat backlog sebesar Rp35 triliun," ujarnya.

Tantangan serupa juga dihadapi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Selain program BSPS, juga diusulkan pembangunan 156 tower rumah susun dengan kapabilitas sekitar 10.600 unit nan diperuntukkan bagi beragam golongan masyarakat, termasuk ASN, TNI-Polri, lembaga pendidikan, dan rumah susun keagamaan.

"Untuk rumah susun kami memerlukan anggaran sebesar Rp8,451 triliun untuk 10.600 unit alias 156 tower," kata Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty.

Ia menjelaskan kebutuhan tersebut terdiri dari rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2.928 unit dan beberapa kategori lain.

"Rumah susun ASN/TNI/Polri sebanyak 2.820 unit, rumah susun keagamaan 2.280 unit, dan rumah susun pendidikan 2.400 unit," ujarnya.

Raker Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian PKP, Kamis (25/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)Raker Komisi V DPR RI dengan Eselon I Kementerian PKP, Kamis (25/6/2026). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi) Foto: (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

(dce)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya