Kata-Kata Basuki Respons Pidato Prabowo Tak Sebut IKN, Ungkap Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara unik sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional saat menyampaikan Pidato Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuldjono pun memberikan penjelasan mengenai perihal tersebut. Ia berujar, pembangunan IKN tetap menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam sektor infrastruktur.

"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," ujar Basuki kepada wartawan di area penanaman pohon di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari detikcom, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Basuki, pembangunan IKN termasuk dalam golongan pembangunan kewilayahan dan desa. Karena itu, dia menilai tidak ada keharusan bagi Prabowo untuk menyebut IKN secara terpisah dalam pidato kenegaraan.

"Ada di dalam kluster prasarana dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN," terangnya.

Basuki juga memastikan support anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN telah mulai diberikan secara bertahap. Sebelumnya, Prabowo telah menyetujui alokasi biaya pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

"Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun, kelak bakal ada Insyaallah ada tambahan Rp 27 triliun," pungkasnya.

Sebagai informasi, Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN untuk periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun pada 21 Januari 2025.

Dalam tahap kedua pembangunan IKN, pemerintah menargetkan Nusantara dapat berfaedah sebagai ibu kota politik pada 2028. Basuki sebelumnya mengatakan dirinya mendapat mandat untuk menuntaskan pembangunan prasarana nan mendukung ekosistem yudikatif dan legislatif, termasuk kebutuhan instansi dan hunian.

Untuk merealisasikan sasaran pembangunan tersebut sepanjang 2025-2029, OIKN memerlukan support anggaran dari APBN sebesar Rp48,8 triliun.

"Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi," ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/1/2026).

Sementara itu, pemerintah menetapkan sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional, yakni:

Kedaulatan pangan
Kemandirian daya dan air
Pendidikan
Kesehatan
Hilirisasi dan industrialisasi
Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
Penurunan kemiskinan.

(dce) [Gambas:Video CNBC]