Kegiatan Ekonomi Menurun, BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Kredit Maksimal 6%

  • Whatsapp

Jakarta: Bank Indonesia (BI) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan kredit untuk sepanjang 2021 ini. Hal ini sejalan dengan menurunnya kegiatan ekonomi karena pembatasan mobilitas terhadap pandemi covid-19.
 
“Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit pada 2021 menjadi empat persen hingga enam persen dan pertumbuhan DPK (Dana Pihak Ketiga) menjadi enam persen sampai delapan persen,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI secara virtual, Kamis, 22 Juli 2021.
 
Pada Februari 2021, bank sentral melakukan revisi atas proyeksi pertumbuhan kredit yang dibuat pada akhir 2020. Adapun proyeksi pertumbuhan kredit pada saat itu dipangkas dari semula di kisaran tujuh persen sampai sembilan persen, menjadi hanya lima persen hingga tujuh persen.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

Di sisi lain, Perry memastikan ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu ditingkatkan. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan Mei 2021 tetap tinggi sebesar 24,28 persen dan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tetap terjaga, yakni 3,35 persen (bruto) dan 1,10 persen (neto).
 
Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi perbankan mulai tumbuh positif meskipun belum kuat yaitu sebesar 0,59 persen (yoy) pada Juni 2021. Perbaikan ini didorong oleh mulai membaiknya permintaan kredit seiring dengan berlanjutnya pemulihan kinerja dan aktivitas korporasi, rumah tangga, dan UMKM.
 
“Dari sisi suplai, pertumbuhan kredit yang mulai positif tersebut didorong oleh mulai melonggarnya index of lending standard. Pertumbuhan kredit diprakirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada kuartal III-2021, dan kembali meningkat pada kuartal IV-2021,” paparnya.
 
Perry menekankan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu.
 
“Hal tersebut dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM,” tutup Perry.
 
(DEV)

Pos terkait