Kemenperin Bantah 2 Pabrik Komponen Otomotif Jepang di RI Mau Cabut

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perindustrian membantah berita nan menyebut 2 pabrik komponen otomotif di Jawa Timur bakal hengkang ke Vietnam. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta.

Menurut Setia, hingga saat ini kedua pabrik komponen otomotif tersebut tetap beraksi normal dan tidak ada berita nan menyebut mereka bakal hengkang ke Vietnam.

"Setelah kami konfirmasi, mereka tidak ada rumor relokasi. Mereka tetap produksi normal," tegas Setia kepada CNBC Indonesia, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh nan juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan ada 2 perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto berinisial PT J dan PT S terancam hengkang ke Vietnam. Apabila ini terjadi, ribuan pekerja bisa terkena dampaknya.

Said Iqbal belum mau menyebut nama kedua perusahaan tersebut. Hingga kini, perusahaan tetap melakukan perbincangan dengan para pekerja mengenai keberlanjutan usahanya.

"Belum bisa disebut nama komplit perusahaannya lantaran sedang proses perbincangan dengan serikat pakerja," ungkap Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (22/6/2026).

Said Iqbal menyebut Vietnam dibidik kedua perusahaan tersebut lantaran Vietnam tengah konsentrasi pada pengembangan mobil listrik.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang nan berkepanjangan membikin prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," tuturnya.

Untuk mengantisipasi perihal tersebut, beberapa langkah bakal ditempuh. Salah satunya melakukan negosiasi terhadap 2 perusahaan tersebut.

"Serikat pekerja bakal bermusyawarah dengan perusahaan untuk meyakinkan agar tidak pindah ke Vietnam. Dari situ saya bakal berkomunikasi dengan DPR dan Presiden untuk mendorong kebijakan nan berpihak pada pengembangan industri mobil listrik di Indonesia," bebernya.

Said Iqbal menegaskan bahwa strategi nan digunakan adalah mendatangi langsung lokasi-lokasi nan berpotensi menimbulkan PHK, bukan menunggu persoalan membesar.

"Saya membujuk strateginya bukan menunggu, tetapi datang. Pemerintah berbareng serikat buruh, terutama KSPI, sudah melakukan mitigasi awal untuk memastikan tidak adanya PHK," ujarnya

Ia mencontohkan kasus nan terjadi di PT Amos di Cilincing, Jakarta Utara.

"Di PT Amos, perusahaan garmen asal Korea Selatan, saya datang berbareng Dirjen PHI. BPJS pekerja sempat dihentikan, tetapi setelah kami datang, BPJS kudu dihidupkan kembali dan sekarang sudah aktif lagi," tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa proses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sedang berjalan.

"Besoknya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan datang dan berjumpa perusahaan berbareng Desk Ketenagakerjaan Polri. Saya juga menghadap Kapolri dan berjumpa pemilik perusahaan. Saat ini sudah ada titik terang. Perusahaan bersedia bayar pesangon dan nilainya sudah nyaris mencapai titik temu," sebutnya.

Menurut Said Iqbal, pola mitigasi seperti ini bakal memudahkan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.

"Mitigasi seperti ini memudahkan kerja-kerja pengamanan industri sekaligus memastikan pekerja tetap bekerja dan hak-haknya tetap terlindungi," pungkasnya.

(wur/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]