Kementerian PU Kerahkan Alat Berat, tidak hanya Tangani Infrastruktur Nasional

(MI/Marianus)

MENTERI Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berbareng jejeran kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah menggelar rapat koordinasi tanggap darurat di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8).

Rapat koordinasi strategis tersebut dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto untuk merumuskan langkah sigap penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,7 nan mengguncang area Pulau Flores, Sabtu (15/8).

Labuan Bajo ditetapkan menjadi pusat komando krisis alias Posko Nasional Pendampingan Provinsi dalam penanganan bencana. Pemilihan letak ini mempertimbangkan kondisi akses darat di sejumlah wilayah terdampak serta kemudahan akses penerbangan untuk logistik dan personel.

Dalam rapat tersebut, Kementerian PU menegaskan kesiapan mempercepat pemulihan prasarana nan terdampak gempa dan longsor. Wakil Menteri PU menyampaikan bahwa sebagian besar jalan nasional nan terdampak sekarang telah kembali terhubung.

Meski demikian, sejumlah titik tetap memerlukan pengaturan lampau lintas dan pemeriksaan teknis mendalam, khususnya pada jembatan nan dikhawatirkan mengalami penurunan daya dukung akibat guncangan gempa.

"Sebagian besar jalan nasional sudah terhubung semua. Kami sudah diskusikan kepada teman-teman balai dan Pak Dirjen Bina Marga untuk sekarang mulai masuk ke arah kabupaten dan provinsi," ujar Wamen PU.

Kementerian PU juga telah memobilisasi perangkat berat ke sejumlah titik musibah untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses transportasi darat nan terputus. Penanganan tidak hanya menyasar jalan dan jembatan nasional, tetapi juga prasarana provinsi dan kabupaten.

"Kalau misalnya ada jembatan kabupaten alias jembatan provinsi, ada jalan kabupaten alias provinsi nan kebetulan longsor alias putus, kita juga bakal bantu lantaran ini memang dalam kondisi darurat," tegasnya.

Pemulihan Air Bersih Jadi Prioritas

Selain konektivitas jalan, pemerintah memprioritaskan pemulihan jasa air bersih bagi masyarakat terdampak. Wamen PU mengungkapkan, longsoran akibat gempa menyebabkan gangguan pada sejumlah aliran sungai nan berakibat langsung terhadap pasokan air ke instalasi distribusi.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bakal melakukan kreasi sigap untuk mengatasi keterbatasan pasokan air tersebut. Sembari perbaikan permanen dilakukan, pemerintah memperbanyak pengedaran air bersih menggunakan mobil tangki ke wilayah-wilayah terdampak.

"Dalam waktu nan bersamaan, agar masyarakat tidak kekurangan air bersih, kita juga memperbanyak tangki-tangki air nan kita distribusikan kepada masyarakat," katanya.

Penanganan Ditargetkan Berjalan Cepat

Hasil rapat koordinasi menekankan pemulihan terbatas jasa publik vital dalam masa awal tanggap darurat. Pemerintah wilayah di enam kabupaten terdampak didorong segera menetapkan status darurat musibah agar support anggaran dan penanganan bentuk dari pemerintah pusat dapat melangkah maksimal.

Tim reaksi sigap juga telah diterjunkan dari Labuan Bajo menuju wilayah terdampak untuk memetakan kerusakan akomodasi umum dan rumah penduduk secara paralel. Wamen PU menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan ketua wilayah dan unsur TNI/Polri untuk menentukan titik penanganan prioritas.

"Kami sangat berambisi pada pengarahan dan pengarahan gubernur, bupati, wali kota, Danrem, maupun Kapolda," pungkasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya terpadu pemerintah untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak gempa Flores tetap memperoleh akses transportasi dan kebutuhan air bersih selama masa krisis. (I-2)