Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan peserta Muktamar ke-35 NU di Jombang agar tak terpengaruh adanya intervensi(Dok.Istimewa)
SEJUMLAH kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan peserta Muktamar ke-35 NU agar tidak terpengaruh tekanan, transaksi politik, maupun dugaan intervensi dalam proses pemilihan kepengurusan. Mereka menilai pemilihan nan tidak melangkah secara jujur berpotensi menjadi preseden jelek bagi organisasi.
Pesan tersebut disampaikan setelah pertemuan tertutup para ustad sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8). Pertemuan berjalan lebih dari satu jam dan menjadi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di PBNU.
Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali, mengatakan para ustadz mendapati sejumlah indikasi nan dinilai dapat mengganggu kemandirian dan kehormatan Muktamar ke-35 NU di Jombang. Di antaranya dugaan pengondisian, intimidasi, hingga rumor karantina peserta di Asrama Haji Sukolilo.
Ia juga menyoroti penggunaan nama pemerintah untuk memengaruhi kondisi psikologis peserta muktamar. Menurutnya, proses pemilihan pemimpin kudu berjalan tanpa tekanan dan tetap mengedepankan pertimbangan terhadap calon terbaik.
"Memilih pemimpin nan tidak afdal (tidak terbaik), padahal tahu ada nan lebih baik, adalah corak pengkhianatan kepada Allah, Rasulullah, dan para muassis (pendiri NU). Jika proses nan tidak jujur ini dibiarkan dan menjadi preseden jelek (sunnah sayyi'ah), maka dosa dari perbuatan tersebut bakal terus mengalir hingga hari kiamat," tegas KH Muhibul Aman Ali menyampaikan petunjuk para ustad sepuh usai pertemuan.
Dalam tausiyah moral nan disampaikan, para ustad meminta seluruh pihak menghentikan praktik transaksi politik, rekayasa, tekanan, serta pengondisian nan dapat memengaruhi pilihan peserta. Mereka menilai tindakan semacam itu dapat merusak marwah keulamaan sekaligus mengganggu kedaulatan pemilik suara.
Para ustad juga menyerukan agar panitia dan pihak-pihak nan terlibat memastikan para muktamirin tetap mempunyai kebebasan menentukan pilihan. Peserta dari pengurus wilayah dan pengurus bagian diminta tidak ditempatkan dalam situasi nan membikin mereka terintimidasi, terprovokasi, alias kehilangan kebebasan dalam mengambil keputusan.
Perhatian unik turut diarahkan kepada pemerintah. Para ustad menyatakan keyakinannya bahwa Presiden bersikap netral dalam penyelenggaraan muktamar. Namun, mereka meminta tindakan tegas andaikan terdapat pejabat, menteri, alias pihak lain nan menggunakan nama Presiden maupun rumor restu presiden untuk memengaruhi peserta.
Para ustad apalagi menyatakan kesediaannya berjumpa langsung dengan Presiden untuk menyampaikan bukti andaikan ditemukan dugaan intervensi oleh pejabat pemerintah. Langkah itu dinilai krusial untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus mempertahankan independensi NU.
Selain itu, pihak nan dinilai berupaya mengganggu jalannya muktamar diminta menghentikan tindakan tersebut dan memperbaiki diri. Para ustad mengingatkan agar seluruh proses menuju pemilihan kepengurusan baru tetap berpegang pada etika dan nilai moral.
Peserta muktamar juga diajak menggunakan pertimbangan nan sehat dalam menentukan pilihan. Akal sehat, kejernihan hati, dan akhlakul karimah dinilai kudu menjadi landasan agar kepengurusan NU ke depan lahir melalui proses nan bermartabat.
Hasil tausiyah tersebut kemudian diarahkan untuk diketahui secara luas oleh struktur NU, panitia muktamar, pemerintah, serta masyarakat. Penyebarluasan pesan moral itu dimaksudkan agar seluruh pihak mempunyai pedoman nan sama dalam menjaga proses Muktamar ke-35 NU.
"Nasihat ini adalah Tausiyah, corak kasih sayang mendalam para ustad sepuh kepada NU dan para muridnya. Kami mau Muktamar ke-35 NU di Jombang melangkah jujur, demokratis, dan menjaga marwah ustadz warasatul anbiya," pungkas KH Muhibul Aman Ali. (H-4)









English (US) ·
Indonesian (ID) ·