Kiamat Nuklir Depan Mata, Perlombaan Senjata Pemusnah Massal Memanas

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama puluhan tahun, negara-negara sekutu Barat di seluruh bumi berlindung dengan nyaman di bawah payung nuklir Amerika Serikat (AS). Namun, kepercayaan bahwa mereka tidak memerlukan senjata pemusnah massal sendiri sekarang menguap dengan sigap akibat kebijakan baru dari Presiden AS, Donald Trump.

Mengutip CNBC International, Rabu (19/8/2026), memudarnya payung perlindungan tersebut terjadi setelah Strategi Pertahanan Nasional terbaru untuk tahun 2026 nan dirilis Donald menghapus penyebutan definitif mengenai ekspansi pencegahan ancaman. Pemerintahan Donald sekarang justru mendesak sekutunya untuk menghabiskan lebih banyak duit mereka sendiri demi membiayai sistem pertahanannya.

Perubahan drastis ini mendorong lebih banyak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali apakah mereka perlu memperoleh senjata nuklir secara mandiri. Peneliti senior di Program Kebijakan Nuklir Carnegie Endowment for International Peace, Ankit Panda, menyebut bahwa para sekutu sekarang nyaris secara universal memandang Washington menjadi pihak nan tidak terlibat dan tidak dapat diandalkan.

"Berbagai rasa otonomi strategis mulai bermunculan," tuturnya.

Baru-baru ini, Donald juga telah memerintahkan pengurangan latihan militer campuran dengan sekutunya, Korea Selatan. Ia berdasar bahwa latihan tersebut mengirimkan sinyal nan sama sekali tidak layak dan berbeda dengan pihak Korea Utara.

Pada awal bulan lalu, AS apalagi membuka pembicaraan mengenai pengayaan dan pemrosesan ulang daya tenteram di Korea Selatan, serta menandatangani pakta nuklir sipil dengan Arab Saudi nan dilaporkan dapat menciptakan jalan menuju pengayaan domestik bagi negara tersebut.

Di benua Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada bulan Maret lampau mengumumkan peningkatan hulu ledak nuklir pertama negaranya sejak tahun 1992 demi memperkuat kemerdekaan area Eropa.

Emmanuel juga berjanji untuk memperluas perlindungan nuklirnya ke negara-negara lain di blok tersebut di bawah kemitraan pencegahan ke depan, di mana sembilan negara termasuk Jerman dan Yunani telah resmi berasosiasi dalam inisiatifnya.

Jepang terpantau melakukan perihal serupa dalam ranah pertahanan nuklir di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Keengganan Sanae untuk mengesampingkan revisi tiga prinsip non-nuklir Jepang pada akhir tahun lampau telah menarik pengawasan ketat dari publik, nan langsung memicu spekulasi bahwa negaranya mulai menjauh dari komitmen puluhan tahun untuk tidak mengambil peran apa pun dalam penyebaran senjata nuklir.

Tidak berakhir di situ, para pemimpin Lithuania dan Finlandia nan saling berbagi perbatasan langsung dengan Rusia juga dilaporkan telah bergerak lebih dekat untuk membatalkan larangan lama mengenai penyebaran senjata nuklir domestik.

Peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, Shounak Set, memperingatkan bahwa upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya dapat membikin negara musuh merasa kurang aman, nan berpotensi mendorong mereka untuk menyerang lebih dulu. Di sisi lain, Peneliti senior di Council on Strategic Risks, Andrew Facini, juga menyoroti akibat mematikan dari perlombaan senjata.

"Anda tidak dapat membangun alias menyebarkan pencegah nuklir tanpa segera meningkatkan ketegangan dan memaksa musuh untuk bereaksi," tegasnya.

Andrew juga menilai bahwa rangkaian proliferasi adalah akibat nan berlipat dobel lantaran setiap negara nuklir baru memperbanyak kesempatan salah kalkulasi dan mempersempit jendela pengambilan keputusan.

"Memasukkan senjata nuklir ke dalam perselisihan regional nan bergolak juga secara drastis meningkatkan akibat eskalasi nan tidak disengaja," paparnya.

Terkait dengan memanasnya rumor pertahanan ini, kementerian pertahanan di AS dan Jepang, serta Dinas Tindakan Luar Negeri Eropa, menolak untuk memberikan tanggapan resminya.

Sementara itu, contoh paling nyata bakal krisis ini dapat dilihat di Iran, di mana pengejaran uranium nan diperkaya setidaknya ikut bertanggung jawab atas meletusnya perang saat ini di Timur Tengah. Pemerintahan Donald sebelumnya telah berulang kali menegaskan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mempunyai senjata nuklir, nan menjadi argumen utama di kembali rentetan serangan campuran AS-Israel pada tahun 2025 lalu.

Presiden sekaligus CEO Bulletin of Atomic Scientists, Alexandra Bell, mencatat bahwa meskipun Iran saat ini belum diketahui secara pasti mempunyai senjata nuklir, eskalasi perang nan terus meletus bisa saja mengubah total keputusan ketua negara tersebut.

"Kita tidak tahu apakah dengan tindakan menyerang mereka, kita telah mendorong pihak Iran, sepenuhnya dan akhirnya, untuk memutuskan betul-betul menggunakan nuklir, nan mana itu merupakan keputusan nan belum mereka buat sejauh ini," ucapnya.

Saat ini, kesembilan negara bersenjata nuklir nan meliputi AS, Rusia, China, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel tercatat terus memodernisasi dan memperluas persenjataan maut mereka. Berdasarkan laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) pada bulan Juni, Rusia dan AS tetap menjadi kekuatan nuklir nan luar biasa dominan lantaran menguasai sekitar 83% hulu ledak nuklir nan dapat digunakan.

Peneliti senior di lembaga tersebut, Hans Kristensen, menilai bahwa dorongan percepatan negara-negara untuk mempunyai senjata nuklir kemungkinan besar bakal membalikkan upaya demobilisasi nan telah berjalan selama puluhan tahun.

"Dengan meraih solusi nuklir, negara-negara menciptakan akibat baru dan memicu dinamika perlombaan senjata. Bukti semakin bertambah bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir mengesampingkan, dan apalagi menjauh dari, komitmen perlucutan senjata mereka dan alih-alih melenturkan otot nuklir mereka," ungkapnya.

Sebagai catatan kelam, dari 12.000 lebih hulu ledak nan dimiliki oleh kekuatan nuklir dunia saat ini, lebih dari 9.000 unit di antaranya secara aktif disimpan dalam persediaan militer untuk potensi penggunaan. Diperkirakan ada 4.012 hulu ledak nan siap disebarkan berbareng rudal dan pesawat, sementara hingga 2.200 unit lainnya dijaga dalam status kewaspadaan tingkat tinggi nan berfaedah mereka dapat diluncurkan secara instan hanya dalam hitungan menit.

Laporan Carnegie pada September tahun lampau juga dengan gamblang menyimpulkan bahwa jika lebih banyak tokoh nan memperoleh hulu ledak tersebut, maka bumi dipastikan bakal menjadi tempat nan jauh lebih rawan bagi semua pihak tanpa terkecuali.

Di kancah internasional, putaran tinjauan baru nan diadakan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Mei berujung pada kegagalan dalam mencapai konsensus. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan bahwa Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) nan mengikat bumi sekarang sedang terkikis dengan cepat.

Perjanjian sentral nan mengikat kesepakatan bahwa negara-negara non-nuklir setuju untuk tidak pernah memperoleh senjata nuklir dan sebaliknya negara nuklir sepakat berbagi faedah teknologi tenteram tersebut diyakini oleh Alexandra telah menjadi satu-satunya nan membendung aliran proliferasi massal.

Tanpa adanya perlindungan kuat dari pakta tersebut, Bell dari Bulletin of Atomic Scientists meyakini bahwa bakal ada lebih banyak bahan, fasilitas, dan skill nuklir nan beredar bebas sehingga mengerek tajam akibat terorisme nuklir. Ia pun mendesak Washington untuk segera mengurangi insentif bagi negara-negara lain nan beriktikad memperoleh senjata hariakhir tersebut.

"Membangun sesuatu itu sulit, menghancurkan sesuatu itu sangat mudah. Jika kita melanggar NPT, kita mungkin tidak bakal pernah pulih dari penyimpangan keamanan itu," pungkasnya.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]