Menkeu Purbaya: Pengendalian Subsidi BBM Pertalite Dilakukan Bertahap

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.(Dok. Antara)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, bakal dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran subsidi daya lebih tepat sasaran sekaligus menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menjelaskan, salah satu skema nan tengah dibahas adalah pembatasan akses Pertalite bagi golongan masyarakat kelas atas. Secara spesifik, masyarakat nan masuk dalam kategori desil 9 dan 10 direncanakan tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite dan diarahkan untuk beranjak ke BBM nonsubsidi.

"Kita membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk nan tingkat atas. Mungkin nan masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026), usai berjumpa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Ia menambahkan bahwa sistem nan dimiliki PT Pertamina (Persero) saat ini sudah mumpuni untuk mendukung sistem pembatasan tersebut. Namun, penerapan secara penuh tetap menunggu kesiapan seluruh sistem pendukung agar melangkah lancar tanpa hambatan di lapangan.

Menjaga Keamanan APBN

Kebijakan pengendalian ini juga dipicu oleh perubahan nilai minyak bumi nan tetap bergejolak. Purbaya menekankan pentingnya langkah strategis agar beban subsidi tidak membengkak dan mengganggu stabilitas fiskal hingga akhir tahun.

Selain membahas pola subsidi, pertemuan antara Menkeu dan Menteri ESDM juga menyoroti kontribusi sektor daya terhadap negara. Kementerian ESDM tercatat sebagai penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar, nan menjadi instrumen krusial dalam menjaga ketahanan APBN.

"Jadi kami tadi konsentrasi memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Beliau (Kementerian ESDM) memberikan kontribusi nan besar untuk PNBP. Kita juga mesti waspada terus dan memastikan APBN kita kondusif sampai akhir tahun," imbuhnya.

Subsidi Tepat Sasaran

Senada dengan Menkeu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pertimbangan pola subsidi BBM dan gas sangat mendesak. Menurutnya, selama ini alokasi subsidi daya nan mencapai ratusan triliun rupiah belum sepenuhnya tepat sasaran lantaran tetap dinikmati oleh golongan masyarakat mampu.

"Tadi kita membahas juga pola subsidi agar tepat sasaran. Selama ini subsidi produk minyak dan gas belum sepenuhnya tepat sasaran, apalagi orang nan termasuk bisa menerima bahan bakar bersubsidi," kata Bahlil.

Pemerintah saat ini terus mematangkan sistem penyaluran agar anggaran negara nan dialokasikan untuk subsidi betul-betul dirasakan oleh masyarakat nan membutuhkan, sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran di sektor energi. (Ant/H-3)