Menkeu Tekankan Disiplin Anggaran dan Pantau Program Strategis Nasional di Jabar

Menkeu Purbaya.(MI/Nauzal Zuhdi)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau kedisiplinan pengelolaan anggaran serta penyelenggaraan program strategis nasional di Jawa Barat (Jabar).

Peninjauan itu dilakukan dalam kunjungan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jabar, di Bandung. Purbaya, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (24/8), menekankan pentingnya disiplin anggaran.

Menkeu memberikan perhatian unik terhadap shopping pegawai agar direncanakan secara tepat sejak awal, sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun.

Di samping itu, pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan shopping pegawai, ditegaskan agar tidak mengorbankan program nan memberikan akibat langsung kepada masyarakat, selain dalam kondisi nan sangat mendesak.

Lebih lanjut, Purbaya memandang perkembangan sejumlah program strategis nasional di Jabar, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jabar telah melakukan survei terhadap 22 Sekolah Rakyat dari total 26 Sekolah Rakyat nan ada di Jabar.

Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan akomodasi nan lengkap, termasuk seragam bagi siswa. Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Menkeu menilai program Sekolah Rakyat mempunyai beragam keunggulan, sehingga perlu lebih dikenal masyarakat. “Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini mempunyai beragam keunggulan, tetapi tetap kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya.

Ia meminta pemerintah wilayah meningkatkan komunikasi dan promosi, agar masyarakat semakin memahami faedah dan kelebihan program tersebut. Lebih lanjut, di Jabar terdapat 5.970 KDKMP dengan sasaran survei sebanyak 147 KDMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP. Hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun.

Adapun untuk SPPG, di Jabar mencapai 6.794 unit dengan sasaran survei sebanyak 199 SPPG. Hingga saat ini, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG. Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, dengan penerima faedah meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Secara umum, kualitas makanan nan disediakan SPPG di Jabar dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat. Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala nan jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.

Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas penyelenggaraan SPPG, sekaligus membandingkan keahlian SPPG antardaerah secara nasional. (Ant/P-3)